Menang Pemilu, Partai Saya Kanan Desak Jerman Hentikan Bantuan untuk Ukraina

Ntvnews.id, Berlin - Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) semakin gencar mendesak pemerintah Jerman menghentikan dukungan militer kepada Ukraina setelah meraih kemenangan dalam pemilihan parlemen negara bagian Sachsen-Anhalt.

Di tengah desakan tersebut, Kanselir Jerman Friedrich Merz tetap menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan militer kepada Ukraina dalam menghadapi perang dengan Rusia.

"Kita mendukung Ukraina, dan kita akan terus mendukungnya, karena Ukraina juga sedang mempertahankan kebebasan kita," kata Merz dalam debat di Parlemen Jerman, Bundestag, dikutip dari DW, Jumat, 18 September 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Merz sebagai tanggapan terhadap pemimpin AfD Alice Weidel. Sebelumnya, Weidel meminta pemerintah Jerman mulai mendorong perundingan damai antara Rusia dan Ukraina sebagaimana langkah yang ditempuh Amerika Serikat.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengisyaratkan kemungkinan pemberian konsesi besar kepada Rusia sebagai bagian dari upaya negosiasi. Sejumlah kritikus di Jerman menilai pendekatan tersebut sebagai bentuk perdamaian yang dipaksakan.

Weidel juga menyoroti persoalan kenaikan harga energi di Jerman. Ia mendorong agar Jerman kembali mendapatkan pasokan gas alam dari Rusia.

"Kita membutuhkan gas alam murah dari Rusia. Itulah yang akan kita upayakan." sambungnya.

Baca Juga: Trump Senang Parati Sayap Kanan Menang di Jerman

Dalam pernyataannya, pimpinan AfD juga menyinggung dugaan keterlibatan pihak Ukraina dalam sabotase pipa gas Nord Stream yang menghubungkan Rusia dan Jerman pada September 2022.

"Mereka terus memberi imbalan kepada 'para dalang' yang diduga berada di balik serangan di Kyiv dengan pembayaran bernilai miliaran dolar yang jadi beban Jerman."

Dugaan keterlibatan tim sabotase asal Ukraina dalam ledakan pipa tersebut sebelumnya menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam perdebatan mengenai hubungan Jerman dengan Rusia.

Sikap yang lebih lunak terhadap Rusia juga terlihat dari pernyataan anggota parlemen AfD Jrgen Koegel dalam debat. Ia menyebut "Presiden yang kami hormati Vladimir Putin, tidak menimbulkan ancaman perang bagi NATO."

Dukungan Ukraina Jadi Perdebatan di Jerman Timur

Penolakan AfD terhadap dukungan Jerman kepada Ukraina bukanlah sikap baru. Namun, posisi tersebut semakin kuat disuarakan setelah partai itu memenangkan pemilihan parlemen negara bagian Sachsen-Anhalt pada 6 September dengan perolehan hampir 44 persen suara.

Jika digabungkan, sekitar 60 persen pemilih di Sachsen-Anhalt memberikan suara kepada partai-partai yang menolak dukungan terhadap Ukraina atau bersikap skeptis terhadap kebijakan tersebut. Selain AfD, kelompok itu mencakup Die Linke dan aliansi Sahra Wagenknecht (BSW).

Hasil survei menunjukkan persoalan perdamaian di Eropa menjadi salah satu pertimbangan penting masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Isu tersebut berada di posisi kedua setelah persoalan jaminan sosial, sementara isu imigrasi serta lingkungan dan iklim berada di bawahnya.

Survei ARD Deutschlandtrend yang dilakukan menjelang pemilihan juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat Jerman bagian timur dan barat terkait bantuan militer untuk Ukraina.

Sebanyak 39 persen warga Jerman barat menilai dukungan militer kepada Ukraina sudah terlalu besar. Di wilayah timur, persentasenya lebih tinggi, yakni mencapai 54 persen.

"Kebijakan yang diambil pemerintah federal Jerman terkait Ukraina tidak mendapat dukungan mayoritas di wilayah timur," kata Johannes Varwick, ilmuwan politik dari Universitas Martin Luther Halle-Wittenberg di Sachsen-Anhalt, kepada DW.

Meski demikian, Varwick menilai sikap tersebut tidak otomatis menunjukkan dukungan terhadap Rusia. Menurutnya, terdapat keinginan sebagian masyarakat untuk mengedepankan jalur diplomasi dibandingkan terus memasok senjata ke Ukraina.

"Saya tidak akan menyebutnya sebagai 'pro-Rusia', hal itu berasal dari keinginan untuk lebih memprioritaskan diplomasi daripada terus-menerus mengirimkan senjata guna memperpanjang perang yang tidak mungkin dimenangkan oleh Ukraina," jelas Varwick.

Kekhawatiran terhadap Ancaman Rusia

Ilustrasi - Kremlin di Moskow, Rusia. (Antara)

Perdebatan mengenai kebijakan Jerman terhadap Ukraina berlangsung ketika ketegangan dengan Rusia juga meningkat.

Pada 2 September, pemerintah Jerman menuduh Rusia berada di balik serangan pesawat nirawak yang gagal di Bandara Leipzig. Bandara tersebut diketahui menjadi salah satu pusat pengiriman bantuan militer ke Ukraina.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut tuduhan tersebut sebagai "kesalahan serius". Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut tuduhan tersebut sebagai "awal dari perang yang sesungguhnya."

Pernyataan dari kedua pihak menunjukkan meningkatnya ketegangan dalam hubungan Jerman dan Rusia yang sebelumnya sudah berada dalam kondisi tegang.

Survei terbaru ARD Deutschlandtrend menunjukkan 56 persen warga Jerman merasa sangat atau sangat-sangat terancam oleh Rusia. Namun, tingkat kekhawatiran tersebut lebih rendah di kalangan masyarakat Jerman timur dan pemilih AfD.

Ilmuwan politik dari Universitas Friedrich Schiller Jena, Sven Leunig, menilai respons masyarakat Jerman timur terhadap isu tersebut lebih berkaitan dengan kekhawatiran akan keterlibatan yang semakin dalam dalam konflik.

"Ini bukanlah penolakan mendasar terhadap dukungan bagi Ukraina, melainkan reaksi yang didasari rasa takut," kata Leunig.

"Mereka ingin menjauh dari konflik tersebut, agar tidak semakin terseret ke dalamnya. Hal ini tentu memperkuat partai-partai seperti AfD, BSW, dan Partai Kiri, yang mengakomodasi sentimen-sentimen tersebut."

Selain persoalan keamanan, penggunaan anggaran negara untuk membantu Ukraina juga menjadi perdebatan. AfD dan BSW menilai dana yang diberikan kepada Ukraina seharusnya dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan sosial di Jerman yang tengah menghadapi tekanan anggaran.

Anggota parlemen AfD Gottfried Curio bahkan menuding pemerintah mengurangi sejumlah tunjangan sosial dan meningkatkan pajak demi mempertahankan bantuan ke negara lain.

Dukungan Militer untuk Ukraina Mulai Menurun

Kanselir Friedrich Merz masih berpandangan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan kepada Ukraina memiliki dukungan politik dan publik.

Dalam debat di Bundestag, Merz menanggapi tuntutan AfD agar Jerman kembali mendapatkan pasokan energi dari Rusia sekaligus menghentikan dukungan terhadap Ukraina.

"Jalan yang Anda gambarkan ini tidak didukung oleh mayoritas di parlemen Jerman dan juga tidak didukung oleh mayoritas penduduk Republik Federal Jerman. Kami akan mempertahankan kebebasan ini, juga untuk masa depan."

Baca Juga: Toni Rudiger Umumkan Pensiun dari Timnas Jerman

Namun, data survei ARD Deutschlandtrend dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan adanya perubahan pandangan masyarakat Jerman. Jumlah warga yang menilai bantuan militer kepada Ukraina sudah berlebihan terus meningkat dan kini mencapai 42 persen.

Leunig menilai pemerintah Jerman untuk saat ini belum menghadapi tekanan yang cukup besar untuk mengubah kebijakan terhadap Ukraina. Ia mengatakan pemerintah masih memperoleh "dukungan yang jelas" terhadap kebijakan yang berjalan.

Namun, menurutnya, perkembangan ancaman dari Rusia juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Jika dukungan publik terhadap kebijakan tersebut terus berkurang dalam jangka panjang, pemerintah perlu merespons perubahan tersebut.

Perbandingan dengan Perang Afghanistan

Johannes Varwick mendorong pemerintah Jerman melakukan evaluasi terhadap kebijakan dukungan untuk Ukraina. Menurutnya, mendukung Ukraina tidak harus berarti mempertahankan perang tanpa strategi politik yang jelas.

"Ya, kita harus mendukung Ukraina, tetapi mendukung Ukraina tidak berarti memicu perang habis-habisan yang sia-sia tanpa strategi politik yang layak. Hal itu akan menghancurkan Ukraina, meskipun digambarkan sebagai 'pro-Ukraina'."

Sejumlah pihak membandingkan kondisi tersebut dengan intervensi negara-negara Barat di Afghanistan yang berlangsung selama dua dekade. Operasi tersebut menghabiskan anggaran besar dan menyebabkan sekitar 3.500 tentara Barat tewas sebelum akhirnya Taliban kembali berkuasa.

Leunig menilai kondisi Ukraina dan Afghanistan tidak sepenuhnya dapat disamakan karena bentuk keterlibatan negara-negara Barat berbeda.

"Saya pikir kedua kasus tersebut tidak identik. Di Afghanistan, ada intervensi militer langsung oleh negara-negara Barat dengan pasukan darat dan udara. Di Ukraina, dukungannya berupa pasokan senjata. Namun, kekhawatiran publik bahwa perang akan berlarut-larut, di sinilah tentu saja ada kesamaan dengan Afghanistan, dan bahwa pada akhirnya Ukraina mungkin tetap harus menyerah."

Sejauh ini belum terlihat adanya indikasi pemerintah Jerman akan mengubah kebijakan dukungannya terhadap Ukraina.

Saat Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte berkunjung ke Berlin pada 10 September, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang telah ditempuh meski perdebatan mengenai bantuan untuk Ukraina terus berlangsung di dalam negeri.

"Jerman akan tetap pada kebijakannya yang diambilnya," kata Wadephul.