Ntvnews.id, Berlin - Harga bahan bakar minyak (BBM) di Jerman mengalami lonjakan tajam dan mulai memicu keresahan di kalangan pengemudi. Di Berlin, harga bensin E10 pada pagi 15 September berada di sekitar €2,25 atau setara Rp46 ribu per liter. Sementara harga diesel mencapai sekitar €2,37 atau sekitar Rp48.500 per liter.
Dilansir dari DW, Jumat, 18 September 2026, Kenaikan semakin terasa pada siang hari. Sekitar pukul 12.00, harga BBM meningkat hingga €0,20 per liter. Harga tertinggi bahkan ditemukan di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berada di jalan tol wilayah selatan Berlin.
Di SPBU tersebut, harga bensin Super Plus tercatat mencapai €3,03 per liter.
Aturan di Jerman memungkinkan SPBU melakukan penyesuaian harga BBM hanya satu kali dalam sehari, yakni pada pukul 12.00. Kondisi itu membuat lonjakan harga semakin dirasakan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk beraktivitas.
Penduduk di kota-kota besar masih memiliki alternatif dengan menggunakan transportasi umum. Namun, kondisi berbeda dialami masyarakat di wilayah pedesaan yang pilihan transportasinya lebih terbatas sehingga mobil menjadi kebutuhan utama.
Baca Juga: Anteran BBM Makassar Disorot, Partai Golkar Dukung Polisi Tindak Tegas Penimbun
Keuntungan justru dapat dirasakan warga yang tinggal tidak jauh dari perbatasan. Mereka bisa membeli BBM di negara-negara tetangga Jerman dengan harga yang lebih rendah.
Berdasarkan perhitungan Kantor Statistik Federal Jerman, pada 7 September pengisian tangki berkapasitas 60 liter menggunakan bensin E10 bisa lebih murah sekitar €31 jika dilakukan di Republik Ceko atau Polandia dibandingkan di Jerman.
Sementara itu, perbedaan harga mencapai €28 di Luksemburg dan sekitar €25 di Austria.
Jerman diketahui berbatasan langsung dengan sembilan negara. Harga bensin tercatat lebih rendah di tujuh negara tetangga tersebut, sedangkan harga diesel lebih murah di enam negara. Hanya Belanda dan Denmark yang memiliki harga BBM lebih tinggi dibandingkan Jerman.
Pemerintah Jerman Mulai Tertekan
Pemerintah Jerman menyatakan keprihatinannya terhadap lonjakan harga BBM. Pemerintah juga berjanji menyiapkan langkah untuk mengurangi beban yang dirasakan masyarakat.
Kanselir Jerman Friedrich Merz dari CDU mengatakan banyak pengemudi yang setiap hari mengandalkan kendaraan pribadi sudah berada di titik kesabaran mereka.
"Banyak orang yang setiap hari membutuhkan mobil sudah mencapai batas kesabaran mereka," kata Merz pada Selasa dalam acara yang digelar Asosiasi Perdagangan Luar Negeri Jerman (BGA) di Berlin. "Saya kira kita harus bertindak."
Meski demikian, Merz menyebut pemerintah masih belum menetapkan langkah konkret yang akan ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Karena itu, kami terus berdialog secara erat di dalam pemerintah federal dan dengan pemerintah negara bagian," ujarnya.
Merz mengatakan rancangan kebijakan pemerintah untuk merespons kenaikan harga BBM akan diumumkan "dalam waktu sangat dekat".
Di sisi lain, pemerintah Jerman membantah kebijakan pemerintah menjadi penyebab utama melonjaknya harga BBM.
Wakil Juru Bicara Pemerintah Steffen Meyer mengatakan pada Senin, 14 September 2026, bahwa kenaikan harga lebih banyak dipengaruhi perkembangan geopolitik global.
"Bukan tindakan pemerintah federal atau hal semacam itu yang menyebabkan harga naik sedemikian tajam. Sebaliknya, sebagian besar disebabkan oleh situasi yang semakin memburuk di Timur Tengah, serangan terhadap jaringan pipa minyak, serta blokade jalur pelayaran," kata Meyer.
Jerman memang menerapkan pajak dan pungutan BBM yang tergolong tinggi. Klub otomotif ADAC menyebut kondisi harga saat ini menjadi perhatian karena harga minyak belum kembali ke level tertinggi sebelumnya, tetapi harga bensin E10 justru telah mencapai rekor tertinggi.
"Dari perspektif ADAC, karena itu diperlukan transparansi yang lebih besar, terutama terkait pasar kilang dan pasar grosir," kata seorang juru bicara ADAC.
Perusahaan Minyak Dituding Raup Untung Besar
Ilustrsi Solar BBM (Istimewa)
Selain faktor geopolitik dan kebijakan pemerintah, perusahaan minyak juga mendapat sorotan. Herbert Rabl dari Gas Station Interest Group (TIV) menilai perusahaan minyak turut memiliki tanggung jawab atas mahalnya BBM di Jerman.
"Mereka meraup keuntungan besar. Perusahaan minyak sama sekali tidak mengurangi margin keuntungan mereka," kata Rabl kepada surat kabar Rheinische Post.
Rabl menyebut persoalan tersebut sebenarnya telah lama menjadi perdebatan politik di Jerman. Namun, pemerintah federal masih belum satu suara mengenai langkah yang dapat diterapkan.
Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah juga menghadapi persoalan keterbatasan anggaran. Pemerintahan koalisi CDU/CSU dan SPD harus berhadapan dengan kondisi keuangan negara yang terbatas.
Defisit anggaran tidak dapat ditutup tanpa menambah utang baru dalam jumlah yang tergolong sangat besar secara historis.
"Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk menurunkan harga ini adalah mengakhiri permusuhan dan memastikan kebebasan navigasi," kata Meyer.
Opsi Diskon BBM hingga Keringanan Pajak
Pemerintah Jerman sebelumnya pernah mengambil langkah untuk meredam dampak kenaikan harga minyak setelah pecahnya perang di Iran. Pada periode 1 Mei hingga 30 Juni 2026, pajak energi untuk bensin dan diesel dipangkas sementara.
Jika memperhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN), kebijakan tersebut diperkirakan mampu memangkas harga BBM sekitar €0,17 per liter.
"Kami pernah memberikan potongan harga bahan bakar; kami mensubsidi harga," kata Menteri Ekonomi Federal Katherina Reiche (CDU) kepada jaringan televisi n-tv.
Namun, Reiche menyatakan pemerintah saat ini tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk kembali menerapkan kebijakan serupa.
"Kami di dalam koalisi telah memutuskan bahwa saat ini kami tidak memiliki ruang fiskal untuk melakukan hal tersebut," ujarnya.
Sebagai pilihan lain, kelompok konservatif mempertimbangkan pemberian keringanan pajak bagi pekerja yang harus menggunakan kendaraan untuk pergi dan pulang dari tempat kerja. Bantuan langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan.
SPD mengajukan pendekatan berbeda. Partai tersebut kembali menyerukan agar pemerintah menetapkan batas harga BBM, sebagaimana pernah dilakukan setelah perang Iran pecah.
Pendanaan kebijakan tersebut antara lain dapat berasal dari pajak atas keuntungan berlebih perusahaan energi. SPD juga mendukung pemangkasan sementara pajak energi selama periode krisis agar harga BBM dapat ditekan langsung di tingkat SPBU.
AfD Bisa Mendapat Dampak Politik
Perdebatan mengenai harga BBM berlangsung ketika Jerman bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah di dua negara bagian pada 20 September.
Di Mecklenburg-Western Pomerania, Perdana Menteri Negara Bagian Manuela Schwesig dari SPD berupaya menghadang Alternative for Germany (AfD).
Jajak pendapat terbaru menunjukkan AfD berada di angka 38%, sementara SPD telah memperkecil selisih dan berada di posisi 34%.
AfD menawarkan sejumlah kebijakan untuk menurunkan harga BBM, termasuk menghapus pajak karbon dioksida untuk bahan bakar fosil dan menurunkan pajak energi hingga batas minimum yang ditetapkan Uni Eropa. Partai tersebut juga mengusulkan pemangkasan PPN bensin dan diesel dari 19% menjadi 7%.
"Ada pilihan untuk menerapkan batas harga bahan bakar sekaligus pajak atas keuntungan berlebih, seperti di Luksemburg," kata Schwesig pada Senin (14/9) di Schwerin.
Schwesig juga mempertanyakan sikap pemerintah federal yang dinilai belum mengambil langkah untuk merespons lonjakan harga.
"Kanselir hanya membiarkan masalah ini berlarut-larut, dan itu menimbulkan frustrasi," ujarnya.
Jerman Dorong Solusi di Tingkat Uni Eropa
Pemerintah Jerman juga berusaha membawa pembahasan mengenai pajak atas keuntungan berlebih ke tingkat Uni Eropa.
Kementerian Keuangan Federal Jerman yang dipimpin SPD menyatakan Menteri Lars Klingbeil akan "mendorong dengan kuat" penerapan pajak tersebut dalam pertemuan para menteri keuangan Uni Eropa di Dublin pada Jumat mendatang.
Pembahasan mengenai pajak keuntungan berlebih disebut telah berlangsung di tingkat Eropa. Pemerintah Jerman menyebut sejumlah negara anggota besar mendukung gagasan tersebut.
"Negara-negara anggota besar seperti Spanyol dan Polandia berada di pihak kami," kata seorang juru bicara Kementerian Keuangan pada Senin (14/9) di Berlin.
Pajak tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengambil sebagian keuntungan perusahaan minyak selama masa krisis. Dana yang terkumpul kemudian dapat disalurkan sebagai bantuan kepada masyarakat yang paling terdampak oleh tingginya harga BBM.
"Pajak atas keuntungan berlebih seperti ini dapat menjadi salah satu cara memanfaatkan keuntungan berlebihan yang diraup perusahaan minyak selama krisis ini, dengan membebani konsumen dan menaikkan harga secara berlebihan, untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat yang paling terdampak oleh tingginya harga bahan bakar," tambahnya.
Ilustrasi pengendara sedang mengisi BBM pada kendaraannya/ist