Gibran Turun Tangan Tangani Korban MBG di Karo, Akademisi USU Beri Apresiasi

Ntvnews.id, Jakarta - Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui anak-anak terdampak dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karo dinilai menjadi respons awal yang baik. Namun, kasus tersebut juga dinilai harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi penyelenggaraan program secara lebih luas.

Saat berada di Karo, Gibran menemui korban dan keluarga, memastikan pelayanan kesehatan serta ketersediaan obat-obatan, sekaligus menawarkan penanganan lanjutan, termasuk opsi rujukan.

Penanganan terhadap korban berlanjut setelah kunjungan tersebut. Gibran meminta dokter pribadinya membantu memantau perkembangan kondisi korban di Karo. Korban yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Wahyu Ario Pratomo, menilai kehadiran Gibran penting karena kasus tersebut menyangkut keselamatan anak sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

“Yang tidak kalah penting, kasus Karo harus menjadi bahan evaluasi utama terhadap penyelenggaraan MBG,” kata Wahyu.

Menurutnya, evaluasi tidak cukup dilakukan hanya pada satu titik. Pemerintah perlu memeriksa seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi makanan, hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

Baca Juga: Guru Besar Trisakti Apresiasi Gibran Turun Langsung Pantau Dampak Karhutla

Setiap dapur penyedia MBG juga perlu memenuhi standar higiene dan sanitasi yang jelas, memiliki petugas kompeten, melakukan pemeriksaan bahan makanan secara rutin, serta menerapkan sistem pencatatan dan pelacakan makanan.

Pengawasan berkala dan inspeksi mendadak, menurut Wahyu, juga perlu diperkuat, terutama terhadap unit yang melayani siswa dalam jumlah besar.

“Jika ditemukan pelanggaran serius, harus ada mekanisme penghentian sementara operasi sampai standar keamanan dipenuhi,” ujarnya.

Selain upaya pencegahan, Wahyu meminta pemerintah memiliki protokol respons cepat ketika muncul dugaan keracunan. Sekolah, puskesmas, rumah sakit, pemerintah daerah, dan pengelola MBG harus mengetahui langkah yang perlu dilakukan sejak laporan pertama diterima.

“Pelaporan harus cepat, korban segera mendapat pelayanan medis, sampel makanan diperiksa, dan keluarga memperoleh informasi yang transparan,” katanya.

Wahyu menilai respons cepat seperti yang dilakukan Gibran terhadap para korban merupakan langkah penting. Namun, menurutnya, keberhasilan penanganan tetap ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mencegah kejadian serupa terulang.

“Pada akhirnya, keberhasilan tindak lanjut pemerintah tidak cukup diukur dari seberapa cepat korban ditangani, tetapi dari apakah pemerintah mampu memastikan kejadian serupa tidak berulang,” kata Wahyu.