Penyaluran KUR Capai Rp240,09 Triliun, Pemerintah Target Rp295 Triliun di 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 14 November 2025 telah mencapai Rp240,09 triliun atau setara 83,77 persen dari target Rp286,61 triliun tahun ini. Pembiayaan tersebut tersalurkan kepada 4,07 juta pelaku UMKM, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah di level 2,18 persen per 31 Oktober 2025.

"Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru mencapai 99,96 persen dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur. Ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 21 November 2025.

Penyaluran KUR ke sektor produksi menunjukkan performa positif dengan porsi 60,7 persen, melampaui target 60 persen. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memanfaatkan KUR dalam memperkuat rantai pasok domestik sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Airlangga menjelaskan, hingga akhir 2025, penyaluran KUR diperkirakan mampu menyerap sekitar 20 juta tenaga kerja, dengan rata-rata setiap debitur menyerap empat orang.

Baca Juga: Pemerintah Salurkan KUR Rp20 Triliun Buat Revitalisasi Industri Padat Karya

Untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp295 triliun, dengan fokus minimal 65 persen pada sektor produksi.

"Kami buka akses KUR secara penuh dengan suku bunga flat 6 persen untuk semua pelaku usaha sektor produktif tanpa batasan frekuensi akses KUR. Dengan tanpa pembatasan frekuensi akses pembiayaan murah ini, tidak ada alasan lagi bagi UMKM Indonesia untuk tidak naik kelas dan bersaing," jelas Menko.

Relaksasi kebijakan yang sedang difinalisasi antara lain penetapan suku bunga/marjin KUR sebesar 6 persen flat per tahun dan penghapusan batasan frekuensi akses. Relaksasi ini diperluas dari sektor 4P (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan) menjadi mencakup industri pengolahan, konstruksi, manufaktur, dan seluruh sektor ekonomi kegiatan produksi.

Dalam menjaga kualitas penyaluran, pemerintah tetap mendistribusikan target debitur baru dan debitur graduasi KUR kepada masing-masing penyalur. Pemerintah juga memperkenalkan inovasi pembiayaan seperti KUR berbasis kekayaan intelektual (KI), yang memungkinkan KI digunakan sebagai agunan tambahan. Tahun 2026, KUR berbasis KI di sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp10 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Naikkan Plafon KUR Jadi Rp320 Triliun dan Hapus Batas Pengajuan Pinjaman UMKM

Sebagai tindak lanjut rapat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Tim Teknis akan merumuskan revisi Peraturan Menko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Sementara itu, penyaluran KUR 2026 tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini.

Selain KUR, pemerintah memperluas kredit program lain sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan nasional. Kredit Alsintan telah tersalurkan Rp59,11 miliar kepada 84 debitur, diproyeksikan menyerap 168 tenaga kerja. Kredit Program Perumahan (KPP) yang baru diluncurkan mencapai Rp492,13 miliar untuk 245 debitur, berpotensi menyerap 1.225 tenaga kerja.

Target tahun 2026 diproyeksikan meningkat signifikan: plafon Kredit Alsintan hingga Rp300 miliar, KIPK Rp500 miliar, dan KPP Rp36 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Ekosistem kredit program Pemerintah terus kami perkuat dan perluas untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. KUR mendorong usaha produktif tumbuh, Kredit Alsintan memodernisasi pertanian, KIPK menghidupkan kembali industri padat karya, dan KPP mewujudkan kepemilikan rumah layak," kata Airlangga.

Dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, pemerintah optimistis program-program ini akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

(Sumber: Antara)