Ntvnews.id, Jakarta – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menyerap sekitar 11 juta tenaga kerja.
“Penyaluran Rp220 triliun KUR dari Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 11 juta orang,” kata Maman dalam acara Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian yang diselenggarakan oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Selasa, dikutip dari keterangan pers.
Maman menjelaskan, hingga 23 Oktober 2025, total penyaluran KUR telah mencapai Rp220 triliun dari plafon anggaran Rp300 triliun, menjangkau lebih dari 3,75 juta debitur. Ia memperkirakan penyerapan 11 juta tenaga kerja ini berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menunjukkan setiap penerima KUR rata-rata mempekerjakan dua hingga tiga orang. Dengan demikian, KUR memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja nasional.
Maman juga mencatat, hingga 23 Oktober 2025, realisasi KUR ke sektor produksi telah mencapai 60,7 persen merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran KUR di Indonesia. Pemerintah optimistis angka ini akan menembus 61–62 persen pada akhir tahun.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Kredit Usaha Rakyat Lebih Banyak Disalurkan di Sektor Produktif
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian UMKM akan meluncurkan platform SAPA UMKM dan Kartu Usaha. SAPA UMKM dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dari pemerintah maupun mitra nonpemerintah. Pelaku usaha yang terdaftar akan memperoleh Kartu Usaha, yang memungkinkan akses terhadap berbagai fasilitas dan insentif untuk memperkuat usaha serta meningkatkan produktivitas.
Baca Juga: Menteri KKP Ungkap KUR Perumahan Rp130 Triliun Dukung UMKM dan Ekonomi Keluarga
Selain itu, Kementerian UMKM menggelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam memberikan legalitas dan sertifikasi kepada pengusaha mikro. Pemerintah juga mendorong alokasi 30 persen ruang komersial di infrastruktur publik untuk UMKM. Hingga kini, sebanyak 392 unit infrastruktur seperti bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun telah dimanfaatkan oleh sekitar 6.400 UMKM.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis Kementerian UMKM dan menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merancang program yang mendorong penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan UMKM.
“Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, bertumpu pada kemampuan dan kemandirian sehingga terwujud masyarakat yang produktif dan mandiri,” ujar Muhaimin.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 serta menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029.
(Sumber: Antara)
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berbicara pada acara Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian yang diselenggarakan oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025. (ANTARA/HO-Kementerian UMKM) (Antara)