Rekam Rudal Iran di Langit Dubai, Turis Inggris Ditahan Gegara Langgar UU Siber UEA

Ntvnews.id, Jakarta - Seorang turis asal Inggris ditahan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), setelah diduga merekam rudal Iran yang melintas di atas kota tersebut. Pria berusia 60 tahun itu kini menghadapi dakwaan berdasarkan undang-undang kejahatan siber yang berlaku di negara tersebut.

Pria tersebut dituduh melanggar aturan yang melarang penerbitan atau penyebaran materi yang dinilai dapat mengganggu keamanan publik. Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan otoritas setempat terkait kasus tersebut.

"Kami sedang berhubungan dengan otoritas setempat menyusul penahanan seorang pria Inggris di UEA," kata Kementerian Luar Negeri Inggris kepada CNN.

Sejauh ini, pemerintah UEA belum memberikan komentar rinci mengenai kasus yang menjerat turis Inggris tersebut. Namun, Menteri Negara UEA untuk Uni Eropa, Lana Nusseibeh, menegaskan bahwa regulasi yang berlaku di negara itu dibuat demi menjaga keamanan masyarakat.

Baca Juga: Iran Pertimbangkan Izinkan Tanker Lewati Selat Hormuz Jika Transaksi Gunakan Yuan

"Saya menyadari telah terjadi beberapa pelanggaran hukum," kata Nusseibeh kepada BBC, tanpa membahas secara spesifik kasus pria Inggris tersebut.

Dia menambahkan bahwa setiap orang yang berada di UEA diharapkan mematuhi pedoman yang berlaku.

"Saran terbaik saya kepada semua orang di sini, yang kami sambut kehadirannya adalah ikuti pedoman. Pedoman tersebut ada untuk keselamatan dan perlindungan Anda," ujar Nusseibeh.

Di UEA, pelanggaran terhadap undang-undang kejahatan siber dapat berujung hukuman berat. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara minimal dua tahun serta denda sebesar 200.000 dirham UEA, atau sekitar Rp925 juta.

Duta Besar UEA untuk Inggris, Mansoor Abulhoul, juga menekankan bahwa aturan tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan publik. Dalam wawancara dengan stasiun radio Inggris LBC, ia menegaskan bahwa negaranya merupakan tempat yang aman.

"Uni Emirat Arab sangat aman," katanya.

Abulhoul menjelaskan bahwa larangan merekam situasi seperti serangan atau aktivitas militer diberlakukan untuk mencegah risiko terhadap masyarakat, termasuk kemungkinan terkena puing-puing yang jatuh.

Jaksa Agung UEA sebelumnya juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan foto atau video yang menampilkan lokasi serangan maupun informasi yang belum diverifikasi karena dapat memicu kepanikan.

Baca Juga: Danantara Inisiasi Hibah PLTS di Sumenep, PLN Siap Aliri Listrik Bersih untuk 2.000 KK

Peringatan serupa turut disampaikan pemerintah melalui email, pesan teks, serta pengumuman informasi publik. Dalam imbauan tersebut disebutkan:

"Memotret atau membagikan situs keamanan atau situs penting, atau memposting ulang informasi yang tidak dapat diandalkan, dapat mengakibatkan tindakan hukum dan membahayakan keamanan dan stabilitas nasional. Kepatuhan membantu menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat,” paparnya.

Pemerintah juga menegaskan konsekuensi hukum bagi penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.

"Berpikir sebelum berbagi. Menyebarkan rumor adalah kejahatan," demikian peringatan UEA.

Kedutaan Besar Inggris di UEA juga menyampaikan peringatan kepada warganya melalui unggahan di platform X. Otoritas UEA, kata kedutaan, melarang pengambilan gambar, pengunggahan, maupun penyebaran foto lokasi kejadian atau kerusakan akibat proyektil, termasuk bangunan pemerintah dan misi diplomatik.

Kedutaan itu menegaskan bahwa warga negara Inggris yang berada di UEA wajib mematuhi hukum setempat. Pelanggaran dapat berujung pada denda, hukuman penjara, hingga deportasi.

Situasi keamanan di kawasan tersebut juga memanas sejak konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pecah. Sejak perang itu dimulai, lebih dari 1.800 drone dan rudal dilaporkan telah diluncurkan ke wilayah UEA. Serangan tersebut menyebabkan enam orang tewas dan 141 orang lainnya mengalami luka-luka.