Menko Airlangga Usulkan Perppu Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah pada Defisit APBN

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai langkah antisipasi terhadap dampak ekonomi dari konflik di kawasan Asia Barat yang berpotensi membuat defisit APBN melampaui batas tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Airlangga, jika konflik di kawasan tersebut terus berlanjut dan memicu kenaikan harga minyak mentah dunia, maka target defisit APBN sebesar tiga persen akan sulit dipertahankan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Airlangga menyinggung pengalaman pemerintah ketika menerbitkan perppu pada masa pandemi COVID-19.

"Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden," ujar Menko Perekonomian Airlangga.

Baca Juga: Prabowo Soroti Pengamat Ekonomi yang Pesimistis Terhadap Pemerintah

Airlangga kemudian menjelaskan sejumlah poin yang dapat dimasukkan dalam rancangan Perppu tersebut, dengan mengacu pada kebijakan serupa yang pernah diterapkan saat pandemi.

"Pertama penerimaan negara ada insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, ini tanpa mengubah undang-undang pajak. Kedua, bea masuk impor ada pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan. Ketiga, penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Kemudian, kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasinya, Pak. Biasanya, harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga bisa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan," kata Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo.

Ia menilai penerbitan Perppu dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian global.

Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Istimewa)

"Dengan perppu ini, kita langsung, pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan. Kemudian, BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan ini dengan perpres, dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih)," usul Menko Airlangga.

Dalam rapat yang sama, Airlangga juga memaparkan tiga skenario dampak konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat terhadap kondisi keuangan negara jika perang berlangsung hingga 10 bulan.

Pada skenario paling pesimistis, ia memperkirakan defisit APBN bisa melampaui empat persen dari PDB.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen," kata Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna.