Cek Fakta: Kedatangan Tentara China di Bandara Manado Awal Januari

Ntvnews.id, Jakarta - Sebuah video yang beredar di Facebook pada Selasa, 6 Januari 2026, menampilkan sejumlah orang berseragam militer turun dari sebuah pesawat. Video tersebut kemudian dinarasikan seolah-olah menunjukkan kedatangan tentara China di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.

Dalam video itu, terdengar narasi yang menyebut:

“TENTARA CHINA TERANG–TERANGAN MENDARAT DI BANDARA SAM RATULANGI MANADO
NGAPAIN COBA TENTARA CHINA KE INDONESIA MAU PERANG APAH
Sangat mencurigakan”

Unggahan tersebut juga disertai keterangan tambahan yang menyebutkan bahwa China disebut-sebut hendak membuka kantor polisi di Indonesia.

Klaim tersebut dengan cepat menyebar dan memicu kekhawatiran publik.

Namun, benarkah video tersebut memperlihatkan tentara China yang mendarat di Manado pada awal Januari?

Baca Juga: Sadis! Tentara Israel Tabrak Warga Palestina Saat Lakukan Salat

Unggahan video yang menarasikan tentara China mendarat di bandara manado pada awal Januari. Faktanya, video tersebut merupakan kepulangan pasukan Brimob Polri yang selesai menjalankan tugas dalam Operasi Satgas Damai Cartenz di Papua. (Facebook) (Antara)

Baca Juga: Koreksi BNPB, Prabowo: Kalau Tentara Jangan Uang Lelah ya, karena Tentara Nggak Boleh Lelah

Penjelasan:

Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tidak benar.

Divisi Humas Polri telah memberikan klarifikasi bahwa video tersebut bukanlah kedatangan tentara China. Rekaman itu memperlihatkan kepulangan pasukan Brimob Polri yang sebelumnya bertugas dalam Operasi Satuan Tugas Damai Cartenz di Papua.

Pasukan tersebut kembali ke daerah asalnya setelah menyelesaikan penugasan, dan kedatangan mereka terekam saat turun dari pesawat di Bandara Sam Ratulangi.

Selain itu, video serupa diketahui pernah beredar sebelumnya dan telah diklarifikasi sebagai informasi yang keliru.

Kesimpulan:

Narasi yang menyebut video tersebut sebagai kedatangan tentara China di Manado serta klaim bahwa China akan membuka kantor polisi di Indonesia tidak memiliki dasar fakta.

(Sumber: Antara)