Bea Cukai: Kita Gak Pernah Izinkan Impor Beras Ilegal

Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menekankan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui wilayah Sabang, Aceh. Ia memastikan bahwa Bea Cukai bertindak tegas segera setelah mengetahui adanya upaya pemasukan barang tersebut.

"Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya ketika barang itu masuk, langsung disegel," ujar Djaka setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Djaka merinci bahwa aktivitas impor itu sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang. Namun kewenangan impor tetap memerlukan persetujuan pemerintah pusat. Selama persetujuan itu tidak diberikan, Bea Cukai berkewajiban memastikan beras tidak beredar di masyarakat.

"Kalau beras itu kan dari BPKS Sabang itu mengizinkan, ya. Kita menjaga di ujungnya, jangan sampai itu merembes kepada masyarakat sehingga ketika dari pusat tidak mengizinkan, ya kita segel sekarang," jelasnya.

Djaka juga menyampaikan bahwa penyegelan fisik terhadap beras ilegal telah dilakukan oleh aparat kepolisian.

"Kemarin itu disegel sama polisi, ya. Pihak kepolisian yang segel pasti akan diusut siapa-siapa aja yang terlibat," tuturnya, memastikan seluruh pihak terkait akan dimintai pertanggungjawaban.

Baca Juga: Mentan Amran Segel 250 Ton Beras Impor Ilegal Masuk ke Sabang

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya pengiriman ratusan ton beras asal Thailand yang diduga diimpor secara ilegal oleh perusahaan berinisial PT MSG. Beras tersebut diketahui tiba pada 16 November 2025 dan dipindahkan ke gudang pada 22 November tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Amran menuturkan bahwa tindakan penyegelan dilakukan segera setelah ia menerima laporan terkait temuan itu. Ia bahkan menghentikan perawatan medis yang sedang dijalani demi memastikan langkah penindakan dapat dilakukan secepatnya, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai larangan impor saat stok nasional melimpah.

"Bapak Presiden sudah menyampaikan tidak boleh impor karena stok kita banyak. Seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah panglima tertinggi," tegas Amran.

Ia menilai kegiatan impor ilegal ini tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kemandirian pangan nasional. Pihak penegak hukum diminta mengusut hingga tuntas pelaku yang terlibat, termasuk dugaan adanya rencana impor sebelum rapat koordinasi resmi pada 14 November.

Amran menyebut bahwa nasib beras ilegal tersebut nantinya akan ditentukan oleh putusan pengadilan. Namun, selama proses hukum berjalan, pemerintah memastikan beras tidak akan dikeluarkan atau diedarkan sampai seluruh penyelidikan selesai.

(Sumber : Antara)