Menhan Sjafrie Murka di Bandara IMIP Gegara Tidak Punya Bea Cukai hingga Imigrasi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertahanan, Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, menyoroti kondisi mengejutkan di Kawasan Industri Indonesia Morowali (IMIP) terkait keberadaan bandara yang disebut tidak memiliki perangkat negara.

Pernyataan ini muncul saat kunjungan kerjanya di kawasan tersebut pada Rabu–Kamis, 19–20 November 2025, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan.

Kunjungan dua hari ini menjadi sorotan publik karena isu bahwa bandara IMIP sulit diakses aparat pemerintah, termasuk Bea Cukai dan Imigrasi. Informasi ini ramai dibahas di media sosial, salah satunya oleh akun X @LembagaKeris yang menuliskan bahwa bandara IMIP selama ini tidak dapat dijangkau aparat negara.

Baca Juga: Sopir Truk Asal Lampung Ditikam hingga Tewas Seketika di Palembang

Selama berada di kawasan industri, Sjafrie menyaksikan Latihan Terintegrasi Jalayudha 2025 yang melibatkan TNI dan instansi terkait. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa perangkat negara merupakan fenomena yang tidak wajar dan berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi nasional.

"Ini anomali. Bandara tapi tak memiliki perangkat negara di dalamnya. Ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi," kata Sjafrie tegas.

Sjafrie menambahkan bahwa kondisi tersebut memungkinkan barang dan tenaga kerja asing lalu lalang tanpa pengawasan negara seperti bea cukai, imigrasi, airnav, dan lain sebagainya. Sjafrie juga menegaskan bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara.

Baca Juga: JAECOO Perkuat Garansi dan Layanan Purna Jual di Indonesia

Kementerian Pertahanan dikabarkan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait temuan ini untuk menutup potensi kerawanan yang ada. Penegakan regulasi yang tegas juga dijanjikan dalam waktu dekat, meski Sjafrie belum bersedia menyebutkan identitas atau lokasi bandara yang dimaksud.

Temuan ini kembali menegaskan urgensi pengawasan infrastruktur strategis di Indonesia, khususnya di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi asing di berbagai wilayah. Sjafrie menekankan bahwa penguatan titik strategis nasional dan penertiban aktivitas ilegal yang merugikan negara menjadi prioritas utama kementerian dalam waktu dekat.