Panglima TNI dan Menhan RI Tinjau Langsung Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali

Ntvnews.id, Morowali - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung keberhasilan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menertibkan aktivitas tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, pada Selasa, 4 November 2025.

Satgas berhasil mengamankan area seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk nyata perhatian dan dukungan pemerintah terhadap penegakan hukum serta pelestarian sumber daya alam nasional. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.

“Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata-pranata aparat yang ada di dalamnya. Harus ada imigrasi, harus ada bea cukai, dan harus ada pejabat-pejabat pengamanan kamtibmas agar jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu,” ujar Sjafrie.

Panglima TNI dan Menhan RI Tinjau Langsung Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali (Istimewa)

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal tanpa pandang bulu, sekaligus memberi ruang bagi kegiatan yang sah dan produktif.

“Yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sjafrie menjelaskan bahwa langkah penertiban yang dilakukan juga merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa depan. “Ini adalah upaya preventif yang kita lakukan dan secara nasional kita akan melakukan penyekatan-penyekatan dari wilayah perairan kita yang mungkin akan terjadi penyimpangan atau penyelundupan luar wilayah nasional,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, unsur TNI yang tergabung dalam Satgas PKH bertugas menjaga keamanan sumber daya alam serta memastikan proses penertiban berjalan sesuai hukum. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berperan sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH yang mengoordinasikan langkah strategis lintas instansi. Sedangkan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH turut mengawasi agar operasi berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai prosedur.