Mendagri Pastikan Bantuan Apresiasi Pemda TA 2027 Tetap Ada

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan program bantuan pemerintah dan insentif fiskal bagi Pemerintah Daerah (Pemda) berprestasi pada Tahun Anggaran (TA) 2027 dipastikan tetap berjalan. Kepastian tersebut disampaikan usai mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar, 'Umumkan! Bahwa insentif fiskal (untuk TA 2027) tetap ada'," ujar Mendagri Tito Karnavian, dikutip 24 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, 22 Oktober 2026.

Baca Juga: Mendagri Pastikan Program Bantuan Apresiasi Pemda 2027 Berlanjut

TPAKD 2026 tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo dan ditandai dengan peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai wujud perluasan orientasi dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.

Mendagri menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun untuk TA 2027. Skema anggaran tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua kanal utama.

"Sebanyak Rp1 triliun dialokasikan untuk bantuan pemerintah kepada Pemda melalui Kemendagri, dan Rp1 triliun sisanya dialokasikan dalam bentuk insentif fiskal daerah melalui Kementerian Keuangan," terang Mendagri.

Meski demikian, ia menambahkan bahwa rincian teknis pelaksanaan dan mekanisme pembagiannya masih dalam tahap pematangan.

Guna menyalurkan bantuan pemerintah tersebut secara transparan dan akuntabel, Kemendagri menerapkan mekanisme kompetisi antardaerah. Sepanjang tahun 2026, Kemendagri telah menggelar ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang membagi wilayah Indonesia ke dalam enam regional dan dilaksanakan dalam tiga gelombang (batch).

Pada setiap gelombang, indikator penilaian disesuaikan dengan program prioritas nasional. Kategori yang diperlombakan mencakup penanganan inflasi terbaik, pengelolaan sampah, penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pengentasan pengangguran, hingga skema pembiayaan kreatif (creative financing).

Pada gelombang pertama tahun 2026, kompetisi berfokus pada empat kategori utama:

Penurunan Tingkat Pengangguran

Creative Financing

Pengendalian Inflasi

PenanggulanganKemiskinan dan Penurunan Stunting

Penghargaan diberikan kepada peringkat I, II, dan III untuk masing-masing jenjang pemerintahan (Kabupaten, Kota, dan Provinsi). Adapun besaran bantuan pemerintah yang dialokasikan bagi para pemenang yakni:

Peringkat I: Rp3 Miliar

Peringkat II: Rp2 Miliar

Peringkat III: Rp1 Miliar

"Nah jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi," pungkas Tito.

Selain kepastian insentif daerah, agenda Rakornas TPAKD 2026 juga ditandai dengan peresmian peluncuran DNKK melalui penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam prosesi tersebut, Presiden didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Suahasil Nazara, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.