Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kanan) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan di Gedung Sasanan Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan program nasional swasembada pangan, salah satunya dengan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan penyuluhan pertanian di tengah masyarakat.
Langkah ini dinilai krusial mengingat program swasembada pangan merupakan salah satu agenda prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, di mana para penyuluh pertanian bertindak sebagai garda terdepan pelaksanaan di tingkat lapangan.
"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi, selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ungkap Mendagri di Jakarta pada hari Senin (12/10).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendagri usai melangsungkan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian demi Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan. Agenda penandatanganan strategis itu bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10).
Berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, kedudukan dan komando penyuluh pertanian kini berada secara langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian.
Melalui kesepakatan SEB yang dijalin bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mendagri menjelaskan bahwa Balai Penyuluh Pertanian (BPP) difungsikan sebagai wadah utama bagi para penyuluh dalam menjalankan tugas operasional mereka di tingkat kecamatan.
Oleh karena itu, Mendagri secara khusus meminta para kepala daerah untuk turut membantu kelancaran operasional BPP dengan memanfaatkan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lain yang sah.
Di sisi lain, Mendagri memastikan bahwa fasilitas BPP yang mengalami kerusakan akan segera direnovasi langsung oleh pihak Kementerian Pertanian. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu memastikan seluruh kebijakan strategis pusat di sektor pangan dapat terimplementasi secara optimal di lapangan.
"Kami kira, kita mem-back-up sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegas Tito.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan data resmi kementerian per 9 Oktober 2026 yang mencatat ada sebanyak 37.237 orang penyuluh pertanian aktif yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam menjalankan tugas penyuluhan dan pendampingan petani, puluhan ribu tenaga penyuluh tersebut memanfaatkan total 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai daerah.
Mentan memastikan bahwa jajarannya bergerak cepat untuk memperbaiki fasilitas BPP yang mengalami kerusakan agar dapat difungsikan secara maksimal secepatnya.
"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," jelas Mentan.
Dalam kesempatan yang sama, Mentan Andi Amran turut menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi dan peran aktif Mendagri dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok pangan di berbagai daerah.
"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," pungkasnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
