Gubernur Riau Abdul Wahid (kedua kanan) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan (tengah), serta Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda (ke (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa sebanyak sembilan orang dibawa ke Jakarta dalam dua kloter setelah pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) yang turut melibatkan Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa dari sepuluh orang yang diamankan, sembilan di antaranya telah diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Ada sembilan orang dari sepuluh orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa.
Budi menambahkan, dalam operasi tersebut, tim KPK juga mengamankan sejumlah uang. Rincian terkait barang bukti maupun konstruksi perkara akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.
“Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers,” katanya.
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid. ANTARA/HO-Pemprov Riau. (Antara)
Baca Juga: Gubernur Riau Abdul Wahid Hadiri Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah membenarkan kabar OTT yang melibatkan Gubernur Riau.
“Ya,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin 3 November 2025.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, juga mengonfirmasi penangkapan Abdul Wahid.
“Benar, sementara masih berproses,” ujar Setyo ketika dihubungi di Jakarta, Senin (3/11).
Operasi tangkap tangan terhadap Abdul Wahid ini menjadi OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
Rangkaian OTT sebelumnya meliputi:
- Maret 2025 – OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang melibatkan anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
- Juni 2025 – OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
- 7–8 Agustus 2025 – OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
- 13 Agustus 2025 – OTT di Jakarta mengenai dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
- Kasus kelima – OTT di Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
