KPK Juga Tangkap 10 Orang dalam OTT Terkait Gubernur Riau Abdul Wahid

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 3 November 2025.

Budi menjelaskan, dari sejumlah pihak yang diamankan, terdapat penyelenggara negara yang turut terjaring dalam operasi tersebut. Selain itu, KPK juga telah menyita beberapa alat bukti yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Lembaga antirasuah itu kini memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar bahwa Gubernur Riau turut diamankan dalam operasi ini.

“Ya,” ujar Fitroh di Jakarta, Senin.

Baca Juga: KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Konfirmasi serupa juga disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.
“Benar, sementara masih berproses,” kata Setyo saat dihubungi ANTARA pada hari yang sama.

Operasi tangkap tangan ini menjadi OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.

Sebelumnya, KPK telah melaksanakan beberapa OTT lain di tahun yang sama. Yang pertama terjadi pada Maret 2025 di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang melibatkan anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.

Selanjutnya, pada Juni 2025, OTT kembali dilakukan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid . (Antara)

Kemudian, pada 7–8 Agustus 2025, KPK melaksanakan OTT di beberapa wilayah, yakni Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Berikutnya, OTT keempat berlangsung di Jakarta pada 13 Agustus 2025, dengan fokus pada kasus dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Sedangkan OTT kelima menyangkut dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyeret nama Immanuel Ebenezer Gerungan, selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu. 

(Sumber: Antara)