Ilustrasi. Bendera Amerika Serikat
Ntvnews.id, Washington DC - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi visa terhadap sejumlah pejabat dari Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dengan tuduhan bahwa mereka menghambat peluang tercapainya perdamaian dengan Israel. Langkah ini diumumkan di tengah meningkatnya dukungan global terhadap pengakuan negara Palestina.
Dilansir dari France 24, Sabtu, 2 Agustus 2025, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa individu yang dikenai sanksi tidak akan diizinkan masuk ke wilayah AS. Namun, tidak disebutkan secara spesifik siapa saja yang terkena larangan ini.
“Menjatuhkan sanksi adalah bagian dari upaya kami untuk melindungi kepentingan keamanan nasional dengan menuntut pertanggungjawaban PA dan PLO atas kegagalan mereka dalam memenuhi komitmen dan tindakan yang memperburuk peluang perdamaian,” demikian pernyataan resmi Departemen Luar Negeri.
Baca Juga: Harapan Trump, Rusia-Ukraina Akhiri Perang di 8 Agustus
Washington menuduh kedua lembaga Palestina tersebut telah membawa konflik Israel-Palestina ke ranah internasional, termasuk ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta menuding mereka terus memberikan dukungan terhadap tindakan terorisme. Hingga kini, PA dan PLO belum memberikan pernyataan resmi terkait sanksi tersebut.
Kebijakan ini diumumkan hanya sehari setelah Kanada menyatakan akan mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Umum PBB mendatang pada September. Sebelumnya, Prancis sudah mengisyaratkan dukungan serupa, sementara Inggris menyatakan akan mempertimbangkan langkah itu jika konflik di Gaza tidak segera dihentikan.
Presiden AS Donald Trump, yang kembali menjabat sejak awal tahun ini, menolak pengakuan terhadap negara Palestina, dengan alasan bahwa hal itu akan memberikan legitimasi terhadap kelompok Hamas yang saat ini tengah terlibat konflik bersenjata dengan Israel. Trump sendiri belum secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara.
Israel menyambut baik langkah Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyebut sanksi tersebut sebagai bentuk “kejelasan moral” dan mengkritik negara-negara Barat yang menurutnya terburu-buru mengakui negara Palestina tanpa mempertimbangkan dukungan terhadap kekerasan.
Baca Juga: Puluhan Negara Bagian AS Gugat Kebijakan Trump, Apa Itu?
“Langkah ini mengungkap kemunafikan negara-negara yang mengakui negara Palestina sambil mengabaikan keterkaitannya dengan terorisme dan ujaran kebencian,” tulis Saar melalui akun media sosial X.
Masih belum jelas apakah larangan visa ini akan berdampak pada diplomat Palestina yang berada di markas besar PBB di New York. Berdasarkan perjanjian markas besar PBB tahun 1947, AS diwajibkan memberikan akses bagi diplomat asing. Namun, ada pengecualian jika alasan keamanan atau kebijakan luar negeri menjadi pertimbangan.
Sanksi dari AS ini datang setelah Prancis dan Arab Saudi menyelenggarakan konferensi internasional di markas besar PBB awal pekan ini untuk mendorong penyelesaian konflik melalui solusi dua negara. Baik Amerika Serikat maupun Israel memilih untuk tidak hadir dalam forum tersebut.
Di hari yang sama, utusan khusus AS, Steve Witkoff, bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas kemungkinan gencatan senjata di Gaza dan krisis kemanusiaan yang terus memburuk. Menurut laporan lembaga pemantau kelaparan global, kondisi di Gaza kini telah mencapai tingkat kelaparan ekstrem.
Konflik di Gaza kembali meletus pada 7 Oktober 2023 ketika kelompok Hamas melancarkan serangan mendadak ke wilayah selatan Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya, berdasarkan data pemerintah Israel. Sejak saat itu, serangan balasan dari Israel telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Gaza mayoritas adalah warga sipil serta menghancurkan infrastruktur dan membuat hampir seluruh penduduknya mengungsi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
