Presiden Ukraina Serukan Dunia untuk Ubah Rezim di Rusia

Ntvnews.id, Kyiv - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyampaikan bahwa komunitas internasional perlu mendorong terjadinya perubahan kekuasaan di Rusia. Menurutnya, tanpa adanya langkah tersebut, Presiden Vladimir Putin akan terus menimbulkan ancaman terhadap stabilitas negara-negara tetangga Rusia.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi yang diadakan oleh pemerintah Finlandia, bertepatan dengan peringatan 50 tahun penandatanganan "Undang-Undang Final Helsinki", sebuah dokumen penting yang bertujuan mempererat hubungan antara negara-negara yang pernah berseteru dalam Perang Dingin.

“Saya percaya Rusia bisa didorong untuk menghentikan perang ini. Mereka yang memulainya, dan mereka juga bisa dipaksa untuk mengakhirinya,” ujar Zelensky dalam pidato yang disampaikannya secara virtual pada acara tersebut, sebagaimana dikutip dari AFP, Jumat, 1 Agustus 2025.

Zelensky menambahkan bahwa jika dunia tidak berupaya mendorong pergantian rezim di Moskow, maka ancaman dari Rusia tidak akan berhenti meskipun konflik saat ini usai.

“Jika tidak ada upaya untuk perubahan rezim, maka bahkan setelah perang berakhir, Rusia masih akan mencoba merusak stabilitas di kawasan sekitarnya,” tegasnya.

Presiden Ukraina itu juga menekankan pentingnya penggunaan aset Rusia yang telah dibekukan untuk memperkuat perlawanan terhadap agresi militer dari Moskow.

“Mesin perang Rusia harus diblokir sepenuhnya... seluruh aset Rusia yang dibekukan, termasuk kekayaan hasil korupsi, harus dimanfaatkan untuk mempertahankan diri dari serangan mereka,” ucap Zelensky.

Ia juga menegaskan bahwa sudah saatnya dunia tidak sekadar membekukan aset tersebut, tetapi menyitanya dan mengalihkannya demi tujuan perdamaian. “Aset-aset itu seharusnya disita, bukan hanya dibekukan. Digunakan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mendanai perang,” lanjutnya.

Zelensky sebenarnya telah menerima undangan untuk hadir langsung dalam konferensi di Helsinki, ibu kota Finlandia, namun ia memilih menyampaikan pidatonya secara daring.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pekan lalu menyatakan bahwa Rusia akan ikut serta dalam konferensi tersebut, namun tidak akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi.

Perlu diketahui, pada 1 Agustus 1975, perjanjian penting yang dikenal sebagai Undang-Undang Final Helsinki ditandatangani oleh negara-negara dari blok Timur dan Barat di Helsinki. Dokumen ini menjadi dasar pembentukan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), yang kini beranggotakan 57 negara.

Perjanjian tersebut menegaskan prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara, larangan penggunaan kekuatan, serta pentingnya menjaga keutuhan wilayah. Dalam teks resminya disebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui seluruh batas negara yang ada di Eropa sebagai tak dapat diganggu gugat, dan mereka berkomitmen untuk tidak melanggar atau menyerang perbatasan tersebut baik saat ini maupun di masa depan.

VIRAL

TERKINI