KPK Siap Patuhi Undang-Undang Perampasan Aset yang Disahkan DPR

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Nov 2026, 10:25
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026). ANTARA/Rio Feisal/am Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026). ANTARA/Rio Feisal/am (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk mematuhi serta menjalankan seluruh mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Pernyataan ini menyusul keputusan resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang telah mengesahkan regulasi tersebut menjadi undang-undang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sebagai institusi penegak hukum, KPK memiliki kewajiban mutlak untuk tunduk pada setiap produk legislasi yang berlaku di Indonesia.

"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang," ujar Budi Prasetyo ke awak media, 20 November 2026.

Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan: 2 Badan Baru Bakal Dibentuk

Menurut Budi, pengesahan regulasi ini sangat selaras dengan visi dan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini diusung oleh lembaga antirasuah tersebut. KPK memandang bahwa upaya pemberantasan rasuah tidak boleh berhenti pada pemidanaan badan semata, melainkan harus berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal (asset recovery).

"Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery," jelasnya.

Sebagai langkah tindak lanjut pascapengesahan, KPK akan segera melakukan kajian mendalam terhadap draf final undang-undang tersebut. Budi menyebutkan bahwa tim internal KPK akan membedah dan menganalisis setiap pasal guna memetakan aturan-aturan yang bersinggungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi penindakan di KPK.

Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa komitmen KPK terhadap pemulihan aset sebenarnya telah tercermin dalam berbagai penanganan perkara selama ini. Dalam setiap penindakan, KPK selalu berupaya memaksimalkan pengembalian kerugian negara melalui tuntutan pidana pembayaran uang pengganti.

Tak hanya itu, penyidik KPK juga kerap menerapkan pasal berlapis dengan menjerat para tersangka korupsi menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah ini diambil untuk melacak dan menyita aset-aset hasil korupsi yang disamarkan oleh pelaku.

"Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU," pungkas Budi.

Dengan hadirnya UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR ini, instrumen hukum bagi aparat penegak hukum diharapkan semakin kuat untuk merampas aset hasil kejahatan dan mengembalikannya demi kepentingan negara.