Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin didesak mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu senilai Rp18 miliar.
Desakan itu disuarakan sejumlah demonstran yang sebelumnya menggelar aksi di rumah dinas hingga kantor Wakil Bupati Indramayu.
Menanggapi itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim meminta masyarakat mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara kepada Kejaksaan. Ia juga menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Syaefudin dari jabatan wakil bupati memiliki mekanisme hukum yang harus dipenuhi.
Ia mengakui keresahan masyarakat atas kasus yang menjerat wakilnya tersebut. Namun, Lucky mengajak seluruh pihak tetap menjaga situasi daerah agar kondusif selama proses hukum berlangsung.
"Kami memahami kegundahan masyarakat. Tolong percayakan masalah hukum ini kepada kejaksaan yang tentu akan menangani secara profesional. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan, itu bukti bahwa proses hukum sedang berjalan," kata Lucky, Jumat, 20 November 2026.
Baca Juga: Sudaryono: Prioritas MBG ke Daerah Terpencil dan Stunting Tinggi
Lucky menjelaskan, meskipun Syaefudin telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan, status hukumnya saat ini belum menjadi terdakwa. Karena itu, proses pemberhentian sementara dari jabatan wakil bupati belum dapat dilakukan.
"Jadi, proses pemberhentian jabatan wabup akan dilakukan saat statusnya menjadi terdakwa. Semua dana dan tunjangan beliau saat ini masih melekat sesuai aturan," katanya.
Ia menambahkan, setelah perkara tersebut memasuki tahap persidangan dan Syaefudin berstatus terdakwa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memproses pemberhentian sementara sesuai ketentuan perundang-undangan. Sejumlah fasilitas yang melekat pada jabatan wakil bupati juga akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Selain mendesak Syaefudin mundur, para demonstran juga meminta Lucky Hakim mencopot istri wakil bupati dari sejumlah jabatan organisasi. Posisi yang disorot antara lain Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua PAUD.
Menanggapi tuntutan tersebut, Lucky menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri jabatan politik istri Syaefudin yang saat ini menjadi anggota DPR. Keputusan terkait posisi tersebut merupakan kewenangan partai politik.
"Kalau urusan istrinya beliau yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR, ya itu bukan kewenangan Bupati, itu kewenangan partai. Jadi, saya tidak boleh intervensi," katanya.
Baca Juga: Kapolri Berangkatkan Umroh Gratis Guru TK-TPA Indramayu: Ini Anugerah Tak Terduga
Sementara mengenai jabatan organisasi yang berkaitan dengan posisi suaminya sebagai wakil bupati, Lucky meyakini istri Syaefudin akan mengundurkan diri apabila suaminya sudah tidak lagi menjabat.
"Saya yakin beliau akan mengundurkan diri di saat suaminya sudah berhenti menjadi wakil bupati. Itu di mana-mana juga seperti itu," ujarnya.
Lucky kembali mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Ia mengaku ingin berkonsentrasi menjalankan agenda pembangunan di Kabupaten Indramayu.
"Jadi, tolong bersabar dan tetap kita semua menjaga kondusivitas. Ijinkan saya fokus ke proses pembangunan Indramayu. Kalau urusan pemberhentian jabatan wakil bupati adalah kewenangan Kemendagri," tuturnya.
Sebelumnya, rumah dinas Wakil Bupati Indramayu Syaefudin menjadi sasaran aksi demonstrasi pada Kamis, 19 November 2026.
Dalam aksi tersebut, massa melemparkan ratusan bangkai tikus sebagai bentuk protes atas penetapan Syaefudin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD senilai Rp18 miliar.
Tak hanya melakukan pelemparan bangkai tikus, demonstran juga menyampaikan tuntutan agar Syaefudin meminta maaf kepada masyarakat dan segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Koordinator aksi, Wendi mengatakan bahwa desakan tersebut muncul karena massa menilai Syaefudin belum menunjukkan sikap bertanggung jawab atas perkara hukum yang menjeratnya.
"Kami mendesak Syaefudin sebagai tersangka korupsi Rp18 miliar tunjangan perumahan untuk segera mundur dari jabatan wabup. Harusnya dia punya rasa malu, boro-boro minta maaf kepada rakyat," kata Wendi.
Wendi turut menyinggung langkah Syaefudin yang sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangkanya. Menurutnya, langkah tersebut tidak menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan pertanggungjawaban dari wakil bupati.
"Ini sama saja tidak tahu malu, sudah tersangka malah mengelak, seperti tikus yang sudah menggerogoti uang rakyat tapi masih lari menyelinap. Oleh karena itu, kami menebar ratusan bangkai tikus ini di rumah dinas yang operasionalnya dibiayai oleh keringat rakyat," ujarnya.
Aksi protes tidak hanya berlangsung di rumah dinas. Massa juga mendatangi kantor Wakil Bupati Indramayu untuk menyampaikan tuntutan agar Bupati Lucky Hakim menghentikan pencairan gaji dan tunjangan Syaefudin selama menjalani penahanan.
Demonstran menilai pemberian fasilitas jabatan kepada wakil bupati yang sedang ditahan perlu dievaluasi. Mereka memperkirakan total gaji dan tunjangan Syaefudin mencapai sekitar Rp60 juta setiap bulan, di luar biaya operasional dan fasilitas rumah dinas.
"Kami minta kepada Bupati untuk segera menghentikan pencairan tunjangan kepada wabup. Bayangkan saja, orangnya sudah di tahanan, tidak bekerja, tetapi uang masih terus mengalir kepadanya," kata salah seorang orator aksi.
Massa juga mempersoalkan besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu yang menjadi objek perkara dugaan korupsi. Nilainya disebut mencapai Rp40 juta per bulan dan dibebankan kepada APBD, termasuk pajaknya.
Dalam orasi, demonstran turut mempertanyakan proses penentuan besaran tunjangan tersebut, termasuk penggunaan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang legalitas sertifikasinya mereka persoalkan.
Menurut massa, besarnya fasilitas dan tunjangan pejabat daerah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi berbagai pembiayaan yang berkaitan dengan fasilitas jabatan wakil bupati dan keluarganya.
Wendi menegaskan, aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap penggunaan anggaran daerah, terutama fasilitas pejabat yang tengah berhadapan dengan proses hukum.
Sebelumnya, Syaefudin telah menempuh jalur praperadilan untuk menggugat penetapan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Namun, upaya hukum tersebut ditolak Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Syaefudin kemudian ditahan oleh pihak Kejaksaan.
Ditahan karena jadi Tersangka Korupsi 18 Milyar, Wabub Indramayu diminta Mundur (Ist)