Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedua pejabat yang diperiksa masing-masing berinisial A selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta VEJ selaku Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Selain kedua pejabat tersebut, penyidik juga memeriksa MR yang menjabat Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN sebagai saksi.
KPK turut memanggil seorang saksi dari pihak swasta berinisial REY. Namun, hingga pukul 13.04 WIB, yang bersangkutan belum tercatat memenuhi panggilan pemeriksaan.
Sebelumnya, pada Senin, 16 November 2026, KPK memanggil sejumlah saksi, yakni AAN selaku Manajer Legal PT Bela Parahiyangan Investindo, JID selaku Manajer Pemasaran, YWK selaku Manajer TI dan PR, serta SR selaku Manajer Keuangan perusahaan tersebut.
Baca Juga: Tersangka Kasus ATR/BPN Ungkap Aliran Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
Penyidik juga meminta keterangan A yang menjabat Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Selain itu, dua pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial LSP dan YS turut diperiksa.
Pada Selasa, 17 November 2026, pemeriksaan dilakukan terhadap Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jambi berinisial H, Kepala Kanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan berinisial W, notaris JSU, serta LA selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex.
KPK juga memanggil mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat GJ, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat DS, dan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan kantor pertanahan setempat berinisial ZM.
Saksi lainnya yang turut dipanggil meliputi C, mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, EL selaku Manajer Akuntansi PT Bela Parahiyangan Investindo, serta NR yang merupakan pegawai perusahaan tersebut.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin, 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
Lima tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta tiga pihak swasta yang disebut dalam perkara, yakni E dan MF.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada Kamis, 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan milik L, VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang, A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta beberapa direktorat yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Baca Juga: KPK Periksa 11 Saksi Kasus Korupsi ATR/BPN, Termasuk Delapan Kepala Kantah
Penggeledahan berlanjut pada Jumat, 18 September 2026, di kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Kemudian, pada Senin, 21 September 2026, penyidik menggeledah kantor perusahaan tersebut di Kabupaten Bogor.
Selanjutnya, pada Rabu, 23 September 2026, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Sehari berselang, Kamis, 24 September 2026, penyidik mendatangi Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta rumah L di Nganjuk.
Penggeledahan terakhir dalam rangkaian tersebut dilakukan pada Selasa, 29 September 2026, di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
(Sumber: Antara)
Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) Arif Sugiyanto (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 3 November 2026. KPK melakukan pemeriksaan lanjutan Arif Sugiyanto yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan barang bukti uang yang disita mencapai Rp106,3 miliar (Antara)