Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan deputi serta tiga aparatur sipil negara (ASN) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama PD selaku mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, serta DS, PN, dan EP selaku ASN BNPB,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, PD pernah menjabat sebagai Deputi Pencegahan BNPB. Sementara itu, EP diketahui pernah mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB.
Sebelum pemeriksaan tersebut, KPK telah memanggil sejumlah saksi dari pihak swasta dalam perkara yang sama.
Pada Senin, 9 November 2026, sembilan orang dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Mereka terdiri atas AS dan J dari kalangan swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, serta DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.
Selain itu, KPK turut memanggil KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, dan CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik. Namun, hanya AS, KAG, RN, dan CM yang diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan.
Baca Juga: KPK Periksa 10 Saksi, Termasuk Empat Pihak Swasta dan Enam ASN BNPB
Selanjutnya, pada Selasa, 10 November 2026, KPK memanggil FN selaku Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa, NR selaku Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, EDA selaku Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer, serta TW, HT, IIR, NH, IDP, dan AP dari pihak swasta.
Dari sembilan orang tersebut, hanya HT, NR, EDA, IDP, dan AP yang diketahui hadir memenuhi panggilan KPK.
Kemudian pada Rabu, 11 November 2026, KPK memanggil TSP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, HS, Ave, dan AP dari pihak swasta, serta enam ASN BNPB berinisial GP, IBM, KB, MRR, Ama, dan NLS.
Dalam pemeriksaan tersebut, tujuh orang diketahui hadir, yakni HS, GP, IBM, KB, MRR, Ama, dan AP.
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka berinisial BS merupakan adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. BS juga pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menjabat.
Empat tersangka lainnya terdiri atas GPS selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, RE selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB, GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG dari pihak swasta.
Baca Juga: KPK Periksa 9 Pihak Swasta dalam Kasus Korupsi Dana BNPB
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti dengan nilai total Rp5,47 miliar. Aset yang diamankan meliputi 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, serta 56 keping emas dengan berat keseluruhan 133 gram senilai Rp315,8 juta.
Selain itu, penyidik turut menyita tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta dan aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut setelah penetapan tersangka.
Terkait perkara ini, KPK telah menyampaikan informasi mengenai peran Letjen TNI S kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pada 20 Oktober 2026, KPK juga mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
