KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU di Kasus Korupsi ATR/BPN

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 12:15
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Tim Redaksi
Editor
Bagikan
Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB), Arif Sugiyanto (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Mantan Bupati Kebumen yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan barang bukti uang yang disita mencapai Rp106,3 miliar Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB), Arif Sugiyanto (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Mantan Bupati Kebumen yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan barang bukti uang yang disita mencapai Rp106,3 miliar (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kewenangan dan proses penerbitan hak guna bangunan (HGB) serta hak guna usaha (HGU) melalui pemeriksaan terhadap dua direktur jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu, 18 November 2026.

Dua pejabat yang diperiksa sebagai saksi tersebut adalah A selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta VEJ yang menjabat Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Saksi A didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB maupun HGU, serta perannya selaku Dirjen. Sementara saksi VEJ didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, serta kaitannya dalam penerbitan HGB dan HGU," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Budi menjelaskan, penyidik juga menggali informasi mengenai penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa MR, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN, sebagai saksi.

Baca Juga: KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengurusan HGB

Nusron Wahid usai diperiksa KPK pada 4 November 2026 <b>(NTVNews.id)</b> Nusron Wahid usai diperiksa KPK pada 4 November 2026 (NTVNews.id)

Selain itu, KPK akan menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap seorang pihak swasta berinisial REY dalam penyidikan perkara tersebut.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin, 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Para tersangka tersebut terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang merupakan pihak swasta atau perantara Summarecon.

Empat tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.

Dalam proses penyidikan, KPK juga melakukan sejumlah penggeledahan. Pada Kamis, 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang, A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta sejumlah ruangan direktorat terkait.

Penggeledahan berlanjut pada Jumat, 18 September 2026, dengan menyasar kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Berikutnya, pada Senin, 21 September 2026, penyidik menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Tersangka Kasus ATR/BPN Ungkap Aliran Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Dua hari kemudian, tepatnya Rabu, 23 September 2026, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Pada Kamis, 24 September 2026, penggeledahan dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.

Penyidik kemudian menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Selasa, 29 September 2026.

(Sumber: Antara)