DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 11:37
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) disaksikan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Wakil Ketua Komisi III DPR Mohammad Rano Alfath (kedua kiri) menandatangani berita acara usai rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026 Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) disaksikan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Wakil Ketua Komisi III DPR Mohammad Rano Alfath (kedua kiri) menandatangani berita acara usai rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026 (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 19 November 2026, setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut.

"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan sebelum mengetuk palu tanda persetujuan.

Pengesahan tersebut mengakhiri proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah berlangsung selama 18 tahun di DPR.

Baca Juga: 18 Tahun Menanti, Ini Perjalanan RUU Perampasan Aset hingga Masuk Paripurna DPR

Sebelumnya, pembahasan tingkat pertama rancangan undang-undang tersebut diselesaikan pada Rabu, 18 November 2026. Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Komisi III DPR menyepakati agar RUU itu dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir.

Habiburokhman menjelaskan, panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Selama proses pembahasan, Komisi III DPR juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Forum tersebut digunakan untuk menghimpun masukan dari masyarakat, pakar, hingga berbagai organisasi.

Menurut Habiburokhman, terdapat sedikitnya sepuluh pokok bahasan dalam penyusunan RUU tersebut. Salah satunya mencakup pengaturan tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Baca Juga: Pagi Ini DPR Sahkan RUU Perampasan Aset jadi UU di Paripurna

"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata dia.

Ia juga menyampaikan bahwa RUU tersebut tetap mengatur ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, regulasi tersebut mengatur pembentukan badan yang memiliki tugas dan kewenangan mengelola aset terkait tindak pidana secara profesional dan akuntabel.

Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

(Sumber: Antara)