Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 16:03
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Rapat Komisi III DPR RI membahas RUU Perampasan Aset. Rapat Komisi III DPR RI membahas RUU Perampasan Aset. (YouTube TVR Parlemen)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna DPR RI, untuk selanjutnya disetujui menjadi undang-undang (UU).

Keputusan pembicaraan tingkat I ini diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Adapun rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" ujar Dasco yang dijawab setuju oleh peserta rapat.

Persetujuan ini diambilsetelah masing-masing fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi terkait RUU Perampasan Aset, dan juga laporan proses pembahasan RUU dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Di samping itu, pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, juga menyampaikan pandangannya untuk persetujuan RUU Perampasan Aset.

Sementara, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa dalam proses pembahasan RUU itu, ada 10 pokok pembahasan yang bergulir.

Adapun poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," ucap Habiburokhman.

Baca Juga: DPR Soroti 4 Perlindungan Lansia dalam Revisi UU HAM, dari Diskriminasi hingga Akses Keadilan

Di samping itu, kata dia, RUU itu juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RUU tersebut, kata Habiburokhman mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

"Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," tandasnya.