RUU Perampasan Aset Akan Disahkan Hari Ini

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 09:51
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) bersama Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kedua kiri) menyerahkan pendapat pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (ketiga kiri) dan Mohammad Rano Alfath (ketiga kanan) dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, untuk bisa disetujui menjadi undang-undang. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) bersama Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kedua kiri) menyerahkan pendapat pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (ketiga kiri) dan Mohammad Rano Alfath (ketiga kanan) dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, untuk bisa disetujui menjadi undang-undang. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis, 19 November 2026. Salah satu agenda rapat tersebut adalah pembahasan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Rapat akan berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB.

"Agenda: Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," demikian agenda yang tercantum dalam laman resmi DPR.

Sebelumnya, pembahasan tingkat I RUU tersebut telah diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu, 18 November 2026. Dalam rapat kerja itu, Komisi III menyepakati agar rancangan regulasi tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Tuntas Setelah 87 Kali Dengar Aspirasi

Kesepakatan tersebut diambil setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga memaparkan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman menjelaskan, panitia kerja (panja) telah membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Ia menyebut terdapat sedikitnya sepuluh pokok pembahasan yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tersebut.

Salah satu ketentuan yang dibahas berkaitan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Baca Juga: Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.

Selain itu, RUU tersebut tetap mengatur ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ketentuan itu juga mencakup ancaman pidana mati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan regulasi tersebut turut mengatur tugas dan kewenangan badan yang bertanggung jawab mengelola aset terkait tindak pidana. Pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej turut menyampaikan pandangan terkait persetujuan RUU Perampasan Aset.

(Sumber: Antara)