Sidang Etik Polri Kini Bisa Digelar Daring, Kapolri Terbitkan Aturan Baru

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 11:35
thumbnail-author
Dedi
Penulis & Editor
Bagikan
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (tengah) menjawab pertanyaan awak media di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (tengah) menjawab pertanyaan awak media di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru yang memungkinkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara daring. Dengan ketentuan ini, anggota Polri yang menjalani proses pemeriksaan etik tidak harus selalu hadir secara fisik di ruang persidangan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Senin (16/11/2026). Aturan ini merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dalam Pasal 59 ayat (2), Perpol tersebut memberikan dua pilihan bagi terduga pelanggar untuk mengikuti persidangan, yakni hadir langsung atau menggunakan media elektronik. Meski demikian, pelaksanaan sidang secara virtual tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus memperoleh persetujuan dari Ketua KKEP.

"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” demikian bunyi ketentuan dalam Perpol tersebut, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Arda Guler Sepakat Bertahan, Real Madrid Umumkan Kontrak Baru hingga 2032

Selain membuka opsi persidangan secara virtual, regulasi terbaru ini turut mengatur komposisi majelis yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri.

Berdasarkan Pasal 42, Majelis KKEP terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan anggota. Penentuan pangkat ketua maupun anggota majelis harus memenuhi ketentuan, yakni setingkat lebih tinggi, setara, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Aturan mengenai komposisi majelis tersebut juga menjadi salah satu ketentuan yang digunakan dalam pembentukan Majelis KKEP untuk menangani sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Listyo sendiri dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan depan. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.