Ntvnews.id , Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahap penting setelah pembahasannya di tingkat pertama rampung. DPR RI dijadwalkan mengambil keputusan terhadap rancangan regulasi tersebut dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Perjalanan RUU Perampasan Aset terbilang panjang. Gagasan penyusunannya telah muncul sejak 2008, tetapi rancangan aturan tersebut berkali-kali masuk agenda legislasi tanpa kunjung disahkan.
Berikut kronologi perjalanan RUU Perampasan Aset hingga memasuki tahap pengambilan keputusan.
1. Gagasan Awal Muncul pada 2008
RUU Perampasan Aset mulai digagas oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. Draf awalnya kemudian disusun pada 2012, tetapi belum berlanjut menjadi pembahasan hingga akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
2. Masuk Prolegnas, tetapi Belum Dibahas
Pada 2015, RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah. Namun, rancangan tersebut tidak masuk daftar prioritas sehingga pembahasannya belum berjalan.
Pada 2019, draf kedua RUU ini telah disiapkan. Pemerintah kemudian mengusulkan agar rancangan tersebut masuk Prolegnas 2020, tetapi belum mendapat tindak lanjut dari DPR.
3. Presiden Jokowi Kirim Surpres pada 2023
Pada Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR untuk meminta pembahasan RUU Perampasan Aset.
Meski demikian, pembahasan tidak kunjung rampung hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024.
Baca juga: Pagi Ini DPR Sahkan RUU Perampasan Aset jadi UU di Paripurna
4. DPR Mulai Membahas RUU pada 2025
RUU Perampasan Aset kembali masuk Prolegnas Prioritas 2025. DPR kemudian menetapkan rancangan tersebut sebagai usul inisiatif DPR pada September 2025.
Komisi III DPR mulai menyusun naskah akademik dan draf RUU, dilanjutkan dengan serangkaian rapat bersama pemerintah, ahli, akademisi, serta kelompok masyarakat.
ARSIP - Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui lima nama dewan pengawas (dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republi (Antara)
5. Pembahasan Intensif hingga November 2026
Pada Oktober 2026, Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan target pengambilan keputusan paling lambat 15 Desember 2026.
Memasuki November, Komisi III DPR bersama pemerintah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan mencakup mekanisme perampasan aset, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, pengawasan, hingga pengelolaan aset hasil rampasan.
Pada 18 November 2026, Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati RUU tersebut dibawa ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan seluruh anggota Komisi III dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya. Seluruh fraksi menyatakan setuju.
“Apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II,” ujar Dasco dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca juga: RUU Perampasan Aset Tuntas Setelah 87 Kali Dengar Aspirasi
6. Menunggu Keputusan Rapat Paripurna
DPR menjadwalkan Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026). Agendanya adalah Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset.
Jika mendapat persetujuan dalam rapat tersebut, RUU akan memasuki tahap pengesahan menjadi undang-undang sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Setelah melalui perjalanan panjang sejak 2008, keputusan DPR pada tahap ini menjadi penentu kelanjutan pembentukan regulasi yang ditujukan untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana.
Sidang Paripurna DPR hari ini Selasa 10 November 2026 (TV PARLEMEN)