Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari ini, Kamis, 19 November 2026. Rapat mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Rapat paripurna pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset, dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.30 WIB.
Pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset sebelumnya rampung pada kemarin. Dalam rapat kerja bersama pemerintah itu, Komisi III DPR menyetujui RUU itu diteruskan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Persetujuan diambil usai setiap fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi terkait RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menyampaikan laporan proses pembahasan RUU.
Baca Juga: Kemendikdasmen Pastikan Seleksi CPNS Guru 2026 Tidak Berikan Afirmasi Batas Usia
Menurut Habiburokhman, panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Jumlah itu terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Menurutnya, setidaknya terdapat sepuluh pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset.
Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah mengatur tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat luas.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," ujar Habiburokhman.
Baca Juga: IPW: Kasus Penyadapan Bongkar Praktik Code of Silence di Polri
RUU juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
RUU turut mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana. Pengelolaan tersebut akan dilakukan badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Ilustrasi - Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Rapat yang dihadiri oleh 403 anggota DPR tersebut beragendakan pidato pembukaan masa persidang (Antara)