Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada 24 September 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kesediaannya untuk membuka pembicaraan pembentukan pemerintahan koalisi yang lebih luas setelah pemilihan umum pada 27 Oktober belum menghasilkan mayoritas mutlak di parlemen. Meski demikian, Netanyahu menegaskan dirinya tetap ingin memimpin pemerintahan berikutnya sebagai perdana menteri.
Dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 4 November 2026, Berdasarkan hasil resmi pemilu, Partai Likud yang dipimpin Netanyahu berhasil meraih posisi teratas dengan perolehan 27 kursi di parlemen atau Knesset. Sementara itu, posisi kedua ditempati Partai Yashar yang memperoleh 21 kursi dan dipimpin mantan Kepala Militer Israel Gadi Eisenkot dari kubu oposisi.
Jika dikelompokkan berdasarkan blok politik, koalisi pendukung Netanyahu mengantongi 53 dari total 120 kursi parlemen. Adapun kelompok oposisi memperoleh 48 kursi.
Baca Juga: Netanyahu Desak Trump Kembali Serang Iran Usai Pemilu Sela AS
Perolehan tersebut membuat kedua kubu belum mencapai batas minimal 61 kursi untuk menguasai mayoritas parlemen sekaligus membentuk pemerintahan baru. Situasi ini menjadikan negosiasi politik dan pembentukan koalisi sebagai faktor penentu arah pemerintahan Israel selanjutnya.
Namun, proses perundingan diperkirakan tidak akan berlangsung mudah dan berpotensi membutuhkan waktu cukup panjang.
Netanyahu mengatakan Partai Likud siap menjajaki kerja sama dengan berbagai kelompok politik untuk membangun pemerintahan yang lebih luas.
Partai Likud, menurut Netanyahu, "berkeinginan untuk membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami dan pihak mana pun yang bersedia melakukannya dan tidak mendukung terorisme".
"Saya terbuka untuk mengadakan dialog mengenai masalah ini," kata Netanyahu dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun media sosial X.
Meski membuka peluang kerja sama, Netanyahu menolak kemungkinan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab Israel. Ia menilai masyarakat Israel tidak menghendaki skema pemerintahan semacam itu.
"publik Israel tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada Ra'am dan Joint List" -- merujuk pada dua partai Arab Israel yang mendapatkan kursi parlemen.
Kedua partai tersebut secara keseluruhan berhasil memperoleh 19 kursi di Knesset. Netanyahu memandang keberadaan kedua partai itu sebagai ancaman bagi Israel.
"Sejak hari pertama, kami telah mengulurkan tangan untuk membentuk pemerintahan nasional yang luas," ujar PM Israel tersebut.
Di sisi lain, Netanyahu menegaskan hasil pemilu memberikan legitimasi politik bagi dirinya untuk kembali menduduki jabatan perdana menteri.
"Mayoritas jelas dari masyarakat Yahudi memilih Likud sebagai partai terbesar dan memilih saya, sebagai Perdana Menteri, untuk memimpin pemerintahan selanjutnya," tegasnya.
Oposisi Dorong Gadi Eisenkot Menjadi Perdana Menteri
Pemilu Israel (Istimewa)
Sementara Netanyahu berupaya membangun koalisi, kelompok oposisi yang dikenal sebagai blok anti-Netanyahu juga tengah mengintensifkan komunikasi politik untuk menyatukan kekuatan dan membentuk pemerintahan alternatif.
Sedikitnya tiga partai oposisi telah menyepakati untuk mengusulkan Gadi Eisenkot kepada Presiden Israel Isaac Herzog sebagai kandidat yang diberi mandat membentuk pemerintahan.
Ketiga partai tersebut yakni Partai Together yang dipimpin mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Yair Golan, serta Partai Yisrael Beytenu yang dipimpin mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman.
Dukungan terhadap Eisenkot juga berpotensi bertambah dari dua partai Arab Israel yang memiliki kursi di parlemen. Apabila seluruh dukungan tersebut terkonsolidasi, jumlah pendukungnya diperkirakan mencapai 67 kursi, melampaui ambang batas mayoritas 61 kursi.
Presiden Isaac Herzog dijadwalkan menggelar konsultasi selama dua hari mulai Rabu, 4 November 2026, dengan perwakilan partai-partai yang berhasil memperoleh kursi parlemen. Setelah proses tersebut, Herzog akan menunjuk seorang anggota parlemen untuk menerima mandat pembentukan pemerintahan baru.
Dalam proses penunjukan tersebut, Herzog tidak harus memberikan mandat kepada pemimpin partai dengan perolehan kursi terbanyak. Mandat dapat diberikan kepada anggota parlemen yang dinilai memiliki kemampuan membangun koalisi dan memperoleh kepercayaan mayoritas anggota Knesset.
Anggota parlemen yang mendapatkan mandat akan memiliki waktu 28 hari untuk menyusun pemerintahan. Apabila diperlukan, masa tersebut dapat diperpanjang hingga 14 hari.
Meski demikian, dukungan partai-partai kepada Eisenkot belum tentu menjamin terbentuknya koalisi pemerintahan. Pasalnya, masih terdapat perbedaan pandangan di antara kelompok oposisi, terutama mengenai keterlibatan partai-partai Arab Israel.
Salah satunya datang dari Avigdor Lieberman yang secara tegas menolak bergabung dalam pemerintahan apabila koalisi tersebut turut melibatkan partai-partai Arab Israel.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
