Eisenkot Siapkan Syarat Bentuk Pemerintahan Baru Israel, Depak Netanyahu

Eisenkot memaparkan sejumlah prinsip dan prioritas koalisi pemerintahannya setelah menggelar pertemuan dengan politikus oposisi lainnya, Yair Lapid.

Salah satu persyaratan yang diajukan adalah pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter. Selain itu, koalisi harus berkomitmen menjalankan nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel, termasuk kewajiban militer dan dinas nasional bagi seluruh warga negara, serta mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

"Berdasarkan prinsip-prinsip ini, saya bermaksud membentuk pemerintahan Zionis yang luas dan berkomitmen pada kepentingan nasional," kata dia, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Senin, 2 November 2026.

Eisenkot juga membuka peluang bagi politikus dari berbagai partai untuk bergabung dalam pemerintahan yang tengah dirintisnya, selama bersedia menerima prinsip-prinsip tersebut.

"Pintu masuk menuju pemerintahan yang kita bentuk akan terbuka bagi setiap pejabat terpilih yang menerima prinsip ini dan siap menjalankan tugasnya."

Ia berencana menjalin komunikasi dengan partai-partai politik lainnya untuk memperluas dukungan koalisi. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah Israel kembali menggelar pemilihan umum.

Baca Juga: Ratusan Warga Israel Demo Desak Partai Yahudi-Arab Bersatu Kalahkan Netanyahu

Dalam kesempatan itu, Eisenkot turut mengungkapkan sejumlah agenda utama apabila berhasil memimpin pemerintahan Israel.

Prioritas tersebut mencakup pembentukan komisi penyelidikan atas serangan 7 Oktober 2023, penerapan wajib militer bagi seluruh warga negara, serta penambahan jumlah personel militer.

Ia juga berjanji meningkatkan tunjangan dan penghargaan bagi anggota militer yang menjalankan tugas. Selain itu, Eisenkot berkomitmen mencabut undang-undang yang berkaitan dengan perombakan sistem peradilan Israel.

Eisenkot menegaskan bahwa pembentukan pemerintahan harus mengikuti mekanisme parlemen atau Knesset, bukan ditentukan oleh pihak eksekutif.

"Jangan biarkan siapapun menyesatkan Anda. Di Israel, Knesset [parlemen[ yang memberi suara kepercayaan ke pemerintah, bukan sebaliknya," ungkap Eisenkot.

Terkait kemungkinan operasi militer Israel terhadap Iran, Eisenkot menyatakan dukungannya terhadap tindakan militer akan dibatasi selama pemerintahan baru belum terbentuk.

"Sampai pemerintahan baru terbentuk, saya hanya akan mendukung aksi militer sebagai respons terhadap ancaman langsung dan mendesak terhadap Israel yang tidak dapat menunggu sampai pemerintahan dilantik," kata dia.

Tidak Ada Blok yang Raih Mayoritas

Pernyataan Eisenkot disampaikan setelah Komite Pemilu Pusat Israel merampungkan penghitungan suara. Hasilnya menunjukkan tidak ada blok politik yang berhasil mengamankan mayoritas kursi parlemen, baik kubu oposisi yang dipimpin Eisenkot maupun koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, blok Eisenkot memperoleh 48 kursi, sedangkan kubu Netanyahu mengantongi 53 kursi. Sementara itu, partai-partai Arab berhasil meraih total 19 kursi.

Partai-partai Arab dipandang memiliki posisi strategis karena dukungan mereka berpotensi menentukan pembentukan pemerintahan berikutnya.

Berdasarkan ketentuan politik Israel, seorang calon perdana menteri harus memperoleh dukungan minimal 61 dari total anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan.