Pramono Target Bedah 633 Rumah Tahun Ini

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menargetkan 633 rumah tak layak huni direnovasi melalui program bedah rumah di 2026.

Program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, serta berbagai perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan target tersebut setelah meresmikan hasil renovasi rumah warga terdampak kebakaran di Jalan Bangka III, Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juli 2026.

"Untuk rumah targetnya bedah rumah di tahun 2026 ini 633 unit. Jadi hari ini ada 16 rumah, tapi untuk target di tahun 2026 dengan pola yang sama kurang lebih 633 unit," katanya.

Pramono juga mengatakan, program bedah rumah di Pela Mampang menjadi salah satu bentuk penyelesaian bagi warga yang terdampak bencana kebakaran.

Baca Juga: Pramono Apresiasi Bedah Rumah Korban Kebakaran di Jaksel, 16 Hunian Dipulihkan

Bangunan bedah rumah di Kawasan Bekas Kebakaran Jalan Bangka III RT 014/RW 002, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (NTVNews.id/Adiansyah)

Menurutnya, proses pemulihan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dapat bekerja bersama berbagai pihak untuk membantu masyarakat kembali memiliki hunian yang layak.

Adapun, anggaran renovasi 16 rumah tersebut menelan anggaran sekitar Rp960,3 juta. Dana berasal dari kontribusi PT Malahayati Nusantara Raya dan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta.

"Anggarannya kurang lebih Rp 960 juta. Kontribusi utamanya dari PT Malahayati Nusantara Raya, kemudian Baznas Bazis Rp 360 juta. Jadi total kurang lebih Rp 960,3 juta untuk 16 rumah mencakup 22 KK dan 60 jiwa," jelasnya.

Selain itu, Pramono juga memastikan bahwa program bedah rumah akan terus dilanjutkan di berbagai wilayah Jakarta.

Untuk mencapai target 633 rumah pada 2026, Pemprov DKI Jakarta akan memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perusahaan swasta.