Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penerbitan Obligasi Daerah senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027. Penerbitan tersebut direncanakan bertepatan dengan momentum 500 tahun usia Kota Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan Obligasi Daerah akan menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Pramono saat membuka kegiatan Capacity Building Penerbitan Obligasi Daerah di Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juli 2026.
Obligasi Daerah Masuk Rencana APBD 2027
Pramono menjelaskan, rencana penerbitan Obligasi Daerah telah dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Menurutnya, skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai proyek strategis.
"Rencana penerbitan Obligasi Daerah ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Obligasi tersebut akan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk mendukung berbagai proyek pelayanan publik," katanya.
Obligasi Daerah tersebut direncanakan memiliki tenor maksimal tujuh tahun. Sementara itu, besaran kupon akan ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan saat penerbitan berlangsung.
Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Daerah akan diarahkan untuk membiayai sejumlah proyek strategis Jakarta.
Beberapa proyek yang masuk dalam rencana pemanfaatan dana tersebut meliputi pembangunan LRT Fase 1C rute Manggarai-Dukuh Atas, pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD), pembangunan unit sekolah baru, pembangunan embung dan polder untuk pengendalian banjir, dan pembangunan rumah susun.
Pemprov DKI Jakarta berharap skema pembiayaan tersebut dapat mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Persiapan penerbitan Obligasi Daerah terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai lembaga terkait.
Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan permohonan dukungan pada 12 Juni 2026. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui surat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyelenggarakan kegiatan capacity building mengenai creative financing pada 20-21 Juli 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), World Bank, UNDP, serta sejumlah mitra pembangunan.
Menurut Pramono, penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan penting dilakukan agar proses penerbitan Obligasi Daerah dapat berjalan secara transparan dan profesional.
"Melalui capacity building ini, kami ingin memastikan seluruh proses persiapan berjalan dengan matang sehingga penerbitan Obligasi Daerah menjadi instrumen pembiayaan yang kredibel, akuntabel, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jakarta," ujar Pramono.
Rencana penerbitan Obligasi Daerah itu lantas mendapat dukungan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menilai penerbitan obligasi dapat menjadi terobosan dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, DPRD DKI Jakarta siap mendukung penyusunan regulasi yang diperlukan agar skema pembiayaan tersebut dapat berjalan optimal.
"DPRD DKI Jakarta menyambut baik upaya pemerintah mencari alternatif pendanaan di luar Pendapatan Asli Daerah. Ini merupakan terobosan penting bagi Jakarta. Kami siap mendorong penyusunan regulasi yang diperlukan agar Obligasi Daerah maupun skema pembiayaan kreatif lainnya dapat berjalan secara berkelanjutan serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
