Raja Malaysia Tetapkan Status Darurat di Serian Sarwak akibat Kabut Asap

Ntvnews.id, Kuala Lumpur - Raja Malaysia Sultan Ibrahim menyetujui penetapan status darurat di seluruh wilayah Distrik Serian, Sarawak, pada Jumat, 4 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah tingkat Indeks Pencemar Udara (API) di wilayah itu menembus angka 500 akibat memburuknya kabut asap.

Berdasarkan catatan pada pukul 17.00 waktu setempat, API di Serian mencapai 515. Angka tersebut pertama kali melewati ambang 500 pada pukul 09.00 setelah kualitas udara memburuk sejak malam sebelumnya.

Kantor Perdana Menteri Malaysia menyatakan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan masukan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Abang Johari Openg, serta sejumlah lembaga terkait yang memantau kondisi kualitas udara di wilayah terdampak.

"Pemerintah akan terus memantau perkembangan dari waktu ke waktu, dan memastikan semua tindakan yang diperlukan segera dilaksanakan, termasuk upaya mitigasi serta penyebaran informasi dan nasihat kesehatan kepada masyarakat," demikian pernyataan Kantor PM Malaysia, seperti dikutip dari Malay Mail, Sabtu , 5 September 2026.

Baca Juga: Menteri P2MI Mukhtarudin: Negara Hadir Beri Kepastian Hukum bagi Pekerja Migran di Malaysia

Serian merupakan salah satu wilayah di Sarawak dengan jumlah penduduk sekitar 106 ribu jiwa berdasarkan data Departemen Statistik Malaysia. Wilayah tersebut memiliki luas sekitar 2.039 kilometer persegi menurut informasi dari situs resmi pemerintah Sarawak.

Laporan media lokal yang dikutip Channel News Asia menyebutkan, peningkatan API di Serian mulai terlihat sejak Kamis, 3 September 2026 sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Kondisi tersebut terjadi setelah kualitas udara sempat memperlihatkan perbaikan selama sehari sebelumnya.

Dalam klasifikasi API Malaysia, indeks di atas 400 masuk kategori "sangat berbahaya". Sementara itu, angka 0-50 tergolong baik, 51-100 sedang, 101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, sedangkan 301-400 berada dalam kategori bahaya.

Pemberlakuan status darurat tersebut menyebabkan seluruh kegiatan di sektor publik dan swasta dihentikan sementara. Pengecualian diberikan bagi layanan yang tergolong esensial dan tetap harus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.