Cek Fakta: Pemerintah Tolak Anggaran Penanganan Karhutla di Kalimantan

Ntvnews.id, Jakarta - Beredar sebuah unggahan di Facebook yang mengklaim pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.

Unggahan tersebut berupa infografis bergambar hutan yang terbakar. Pada gambar itu terdapat tulisan, “Terbaru... Pemerintah tidak mau luangkan anggaran untuk kebakaran hutan karena efisiensi!”

Pengunggah juga menambahkan keterangan yang berbunyi:

“sudah begini masih mikirin hemat”

Narasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah benar pemerintah menolak mengalokasikan dana untuk penanganan karhutla di Kalimantan.

Unggahan yang menarasikan pemerintah tolak berikan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalimantan. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (Facebook) (Antara)

Penjelasan:

Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta. Pemerintah tetap menyediakan anggaran yang dapat digunakan untuk menangani bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan dana tambahan apabila diperlukan untuk penanggulangan bencana. Anggaran tersebut dapat digunakan setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan kebutuhan pendanaan kepada pemerintah.

Saat ini, BNPB disebut telah memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana nasional. Kementerian Keuangan belum menambah anggaran tersebut karena BNPB belum menyampaikan pengajuan kebutuhan tambahan secara terperinci.

Purbaya juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan batas tertentu terhadap jumlah dana yang dapat diajukan BNPB untuk kebutuhan penanganan bencana. Meski demikian, pengajuan tersebut harus dilakukan secara wajar dan tidak disertai manipulasi harga maupun mark-up.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah terus menjalankan penanganan secara terpadu terhadap sejumlah bencana, termasuk karhutla.

Prabowo juga menyatakan optimisme bahwa kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah dapat segera dikendalikan setelah pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengatasi bencana tersebut.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa anggapan pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalimantan tidak memiliki dasar.

Selain pemerintah pusat yang menyiapkan pendanaan untuk penanganan bencana, pemerintah daerah juga menyediakan anggaran guna mendukung upaya penanggulangan karhutla di wilayah masing-masing.

Kesimpulan:

Narasi yang menyebut pemerintah menolak memberikan atau mengalokasikan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalimantan adalah tidak benar. Pemerintah tetap menyiapkan dana untuk penanganan bencana, termasuk karhutla, dengan pengajuan kebutuhan anggaran dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Klaim: Pemerintah tolak berikan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalimantan

Rating: Hoaks

(Sumber: Antara)