Korea Selatan Pertimbangkan Kirim Pasukan Militer ke Selat Hormuz

Ntvnews.id, Seoul - Korea Selatan tengah mempertimbangkan sejumlah opsi untuk membantu menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Salah satu pilihan yang sedang dikaji adalah kemungkinan mengerahkan pasukan militer ke kawasan tersebut.

Kantor kepresidenan Korea Selatan menyampaikan hal tersebut pada Jumat, 4 September 2026. Pemerintah Seoul disebut telah membahas berbagai bentuk kontribusi untuk mendukung keamanan pelayaran di jalur strategis tersebut, termasuk opsi melalui pengerahan aset militer.

"Belum ada keputusan yang diambil," kata pejabat tersebut.

Pejabat kepresidenan itu menjelaskan bahwa pemerintah perlu memperhitungkan sejumlah aspek sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan tersebut meliputi ketentuan hukum domestik, kondisi kesiapan militer Korea Selatan di Semenanjung Korea, serta kebutuhan memperoleh persetujuan parlemen.

Sejumlah media Korea Selatan, di antaranya JTBC dan MBC, melaporkan bahwa Seoul tengah mempersiapkan kemungkinan pengerahan aset militer sebelum akhir 2026. Pemerintah juga dikabarkan akan mengajukan permintaan persetujuan kepada parlemen pada September ini.

Beberapa aset yang masuk dalam pertimbangan antara lain pesawat patroli maritim, kapal pendukung logistik, serta unit yang memiliki kemampuan mendeteksi dan membersihkan ranjau laut.

Pemerintah Korea Selatan juga telah membicarakan skala dan bentuk kontribusi yang mungkin diberikan dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

Baca Juga: Kemlu RI Telusuri Dugaan WNI Jadi Korban TPPO di Jeju Korea Selatan

Kantor kepresidenan Seoul sekaligus membantah anggapan bahwa Korea Selatan tidak berkontribusi dalam menjaga keamanan Selat Hormuz. Pemerintah menegaskan bahwa pembahasan mengenai bentuk dukungan praktis di kawasan tersebut telah dilakukan sejak lama bersama komunitas internasional.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung diperkirakan turut membicarakan opsi terkait Selat Hormuz ketika bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron pada pekan depan.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan melalui unggahan di media sosial pada Agustus lalu bahwa skala latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan telah dikurangi. Trump mengaitkan keputusan tersebut dengan sikap Seoul yang menolak membantu Washington dalam perang melawan Iran.

Dinilai Bisa Kelola Risiko Aliansi

Profesor studi keamanan internasional di Akademi Diplomatik Nasional Korea, Ban Kil-joo, menilai pengerahan pasukan ke Selat Hormuz dapat menjadi pesan strategis bagi Amerika Serikat.

Menurut Ban, keterlibatan tersebut dapat memperlihatkan bahwa Seoul tetap menjalankan tanggung jawab sebagai sekutu Washington meskipun kedua negara memiliki perbedaan pandangan dalam sejumlah persoalan.

"Penempatan pasukan tersebut akan membantu Korea Selatan mengelola risiko aliansi dan memperkuat reputasinya sebagai sekutu teladan AS, di saat Washington meminta para mitranya untuk berbuat lebih banyak," kata Ban.

Ban menilai opsi yang tengah dibahas menunjukkan kemungkinan kontribusi dengan tingkat keterlibatan sedang. Langkah tersebut memungkinkan Korea Selatan mendukung upaya internasional untuk menjaga keamanan Selat Hormuz tanpa harus terlibat langsung dalam operasi tempur menghadapi Iran.

Pandangan serupa disampaikan mantan komandan pasukan khusus Korea Selatan, Letnan Jenderal Purnawirawan Chun In-bum. Ia menilai pengerahan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Korea Selatan.

"Penting untuk berkontribusi dalam memastikan Selat Hormuz tetap terbuka karena Korea Selatan memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan terkait jalur perairan tersebut," kata Chun kepada Reuters.

Chun juga menilai posisi hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang bersifat "asimetris" membuat tindakan proaktif menjadi pilihan yang lebih tepat bagi Seoul.

Harus Mendapat Persetujuan Parlemen

Rencana pengerahan pasukan ke luar negeri tidak dapat dilakukan begitu saja. Berdasarkan hukum Korea Selatan, pemerintah harus memperoleh persetujuan Majelis Nasional sebelum mengirimkan personel militernya ke luar negeri.

Selain persoalan hukum, dukungan publik terhadap rencana tersebut juga belum kuat. Jajak pendapat Gallup Korea pada Maret menunjukkan 55 persen responden menentang pengiriman kapal perang Korea Selatan ke Selat Hormuz, sedangkan 30 persen lainnya menyatakan mendukung.

Apabila mendapat persetujuan, misi tersebut berpotensi menjadi pengerahan maritim pertama Korea Selatan di luar Semenanjung Korea sejak unit antiperompakan Cheonghae dikirim ke Teluk Aden pada Maret 2009, berdasarkan catatan Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Unit Cheonghae hingga kini masih berada di perairan lepas pantai Somalia. Pasukan tersebut menjalankan misi keamanan maritim internasional sekaligus memberikan perlindungan bagi kapal-kapal komersial.

Kepentingan ekonomi menjadi salah satu alasan utama Korea Selatan mempertimbangkan keterlibatan di Selat Hormuz. Pada tahun lalu, jalur perairan tersebut menjadi rute bagi 61 persen impor minyak mentah dan 54 persen impor nafta Korea Selatan.