Mendikdasmen: Kantin Sekolah Berpeluang Dilibatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan bahwa program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), akan terus dilanjutkan dengan sejumlah penyesuaian strategis.

Salah satu terobosan baru yang tengah dikaji adalah pelibatan kantin sekolah sebagai penyedia makanan guna memastikan distribusi yang lebih efektif dan pemberdayaan ekosistem sekolah.

"Berdasarkan data yang kami miliki, jumlah murid yang menerima MBG mencapai sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia, atau setara dengan 80,94 persen. Mayoritas dari mereka sangat mengharapkan program ini tetap berjalan," ujar Mu’ti, 14 Juni 2026.

Pemerintah berkomitmen agar program ini berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. Untuk itu, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa data penerima MBG kini telah terintegrasi sepenuhnya dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Dengan integrasi ini, pemerintah memiliki basis data yang akurat mengenai profil penerima manfaat, mulai dari nama (by name), alamat (by address), hingga institusi pendidikan tempat mereka belajar. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan.

Meskipun dipastikan berlanjut, Abdul Mu’ti memberikan catatan mengenai adanya perubahan skema penyaluran. Pemerintah akan menerapkan sistem prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan ekonomi dan kondisi sekolah.

"Sekolah yang dinilai sudah mandiri atau sisanya dianggap tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG, dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima. Sebaliknya, sekolah dengan siswa yang lebih membutuhkan akan menjadi prioritas utama," tambahnya.

Selain itu, mekanisme penyediaan makanan tidak lagi tersentralisasi sepenuhnya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah membuka pintu bagi kantin sekolah untuk mengambil peran sebagai dapur mandiri. 

Namun, Abdul Mu’ti menekankan bahwa aktivitas kantin tersebut tetap harus berada di bawah koordinasi, supervisi, dan standar ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Menyikapi beberapa insiden keracunan makanan yang sempat mencuat di beberapa daerah, Mendikdasmen menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut merupakan masalah teknis operasional, bukan kegagalan program secara sistemik.

Oleh karena itu, insiden tersebut tidak akan menjadi alasan untuk menghentikan program MBG secara nasional.

"Langkah yang diambil adalah evaluasi total terhadap dapur penyedia makanan yang bermasalah. Jika ada keracunan, dapur tersebut yang dihentikan dan dievaluasi. Bahkan, dapur atau SPPG yang tidak memenuhi standar kualitas dan kebersihan bisa dicabut izin operasionalnya. Namun, SPPG yang berjalan baik tetap harus dilanjutkan," tegasnya.

Bagi Abdul Mu’ti, program MBG bukan sekadar pembagian makanan cuma-cuma, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Program ini merupakan jembatan untuk menyinkronkan kecerdasan akademik dengan ketahanan fisik siswa.

"Generasi masa depan harus dibangun secara utuh, baik dari sisi akademik maupun fisiknya. Fisik yang kuat dibangun melalui asupan gizi yang baik. Dengan tubuh yang sehat, anak-anak Indonesia akan siap bersaing dan unggul di masa depan," pungkasnya.

Dengan adanya keterlibatan kantin sekolah dan pengawasan ketat dari BGN, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus penjamin kualitas kesehatan generasi penerus bangsa.