Pemerintah Hentikan Sementara Pembukaan Dapur Baru MBG Selama Proses Pembenahan

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk tidak membuka maupun mengoperasikan dapur baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama proses pembenahan tata kelola masih berlangsung. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki berbagai persoalan internal sebelum melanjutkan ekspansi program.

“Penataan ini memang tidak ada yang baru dulu. Penataan dulu. Kami lagi membereskan internal dulu,” ujar Zulhas dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurut Zulhas, pemerintah menargetkan proses pembenahan dilakukan dalam waktu satu bulan. Selama periode tersebut, berbagai temuan yang muncul dalam pelaksanaan program akan ditangani agar MBG dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa aspek yang akan menjadi fokus perbaikan antara lain penataan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga sempat diperjualbelikan, pemetaan sekolah penerima manfaat, peningkatan kualitas dapur, hingga verifikasi data penerima manfaat program.

Zulhas juga mengungkapkan adanya lonjakan jumlah titik SPPG yang cukup signifikan. Dari rencana awal sebanyak 21 ribu titik, jumlahnya kini mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun.

“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik,” ujar Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga menemukan peningkatan jumlah titik SPPG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Jika semula hanya direncanakan sebanyak 2.000 titik, jumlahnya kini mencapai 8.617 titik.

Karena itu, Zulhas menilai diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap program tersebut di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional

, Nanik S Deyang, menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi agar pelaksanaan MBG tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara, sekaligus menjaga target pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Saat ini terdapat 27.877 dapur operasional yang tercatat berdasarkan virtual account dan seluruhnya akan dievaluasi kembali untuk memastikan kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Selain menghentikan sementara pembukaan dapur baru, BGN juga menunda proses pendaftaran dapur baru sembari melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Langkah tersebut diambil karena distribusi dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

BGN juga akan melakukan penyesuaian sasaran penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran dan difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi akan dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program.

Di sisi lain, pengawasan terhadap kualitas layanan juga akan diperkuat. Pada 2026, fokus pelaksanaan MBG tidak hanya mengejar jumlah dapur atau penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas pelaksanaan program. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur yang beroperasi memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang memadai.

Nanik menegaskan bahwa MBG merupakan program penting yang harus dijalankan secara optimal. Selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat di tingkat bawah.

(Sumber: Antara)