Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons terkait munculnya nama Raffi Ahmad dalam proses penyidikan dugaan korupsi yang tengah diusut di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menegaskan seluruh kader Partai Gerindra yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Prasetyo, kepatuhan terhadap aturan menjadi hal yang tidak bisa ditawar, terlepas dari latar belakang pemilik SPPG, termasuk apabila yang bersangkutan merupakan kader partai politik.
"Yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau SOP-SOP yang sudah ditetapkan, termasuk mohon maaf, saya bukan sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ya, tetapi sebagai kader Partai Gerindra, karena ada juga dibawa-bawa nama partai. Tetapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai, bahwa tentu tidak ada instruksi institusional begitu (memiliki SPPG)," katanya di Jakarta, dikutip dari Antara Kamis, 11 Juni 2026.
Prasetyo mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra telah berkali-kali mengingatkan para kader yang terlibat dalam pengelolaan SPPG agar menjaga kualitas layanan sesuai standar yang berlaku.
"Kalaupun ada yang dianggap kader atau perorangan tentu atas ini (salah) masing-masing. Sekali lagi yang tidak boleh adalah melanggar ketentuan atau melanggar aturan," ucapnya.
"Perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG, untuk harus wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan," tegasnya.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Periksa 140 Saksi dalam Kasus Hanania Travel, Fokus Telusuri Aliran Dana Jemaah
Menurutnya, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah saat ini terus berupaya memperluas cakupan penerima manfaat program MBG, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang dikenal dengan istilah 3B.
"Saat ini kita tengah berupaya agar saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari Program MBG ini, termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B, mohon dukungan dan doanya untuk kita kerja keras melakukan penataan ulang ini," tuturnya.
Prasetyo yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan proses pembenahan tata kelola Program MBG dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.
"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," katanya.
Ia menjelaskan, salah satu fokus penataan adalah mengevaluasi keberadaan SPPG yang tidak memenuhi SOP atau berada di wilayah yang memiliki jumlah dapur MBG berlebihan. Pemerintah akan melakukan inventarisasi dan penyesuaian guna memastikan distribusi layanan berjalan lebih efektif dan efisien.
Prasetyo menegaskan bahwa selama proses penataan berlangsung, operasional dapur MBG yang telah berjalan harus tetap berlanjut tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Di saat yang sama, pengawasan dan perbaikan kualitas juga akan terus dilakukan untuk menjaga standar program.
"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya ya, maka yang pertama, tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ juga ada catatan-catatan perbaikan itu terus harus dilakukan, yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga karena kita tidak ingin ada penurunan," tuturnya.
Menurut Prasetyo, langkah penataan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola Program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekaligus menjaga kualitas layanan dan akuntabilitas pelaksanaannya di seluruh daerah.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
