Kebijakan Penyesuaian TPP dan Transparansi Fiskal: Gubernur Sherly Minta ASN Pemprov Fokus Pada Solusi dan Dampak Bagi Masyarakat

Ntvnews.id, SOFIFI — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan arahan strategis terkait transparansi kondisi keuangan daerah sekaligus penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada apel rutin yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur, Sofifi, Senin. 27 Juli 2026.

​Di hadapan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), Sekretaris Daerah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gubernur Sherly secara terbuka memaparkan kalkulasi fiskal Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026. Penjelasan mendetail ini disampaikan untuk memberikan pemahaman menyeluruh atas kebijakan penyesuaian TPP yang diambil pemerintah provinsi.

​Gubernur menjelaskan bahwa anggaran TPP pada APBD Induk 2026 semula hanya teralokasi hingga bulan Agustus. Untuk menjamin TPP seluruh ASN tetap dapat dibayarkan secara berkelanjutan hingga Desember 2026, dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp263 miliar.

​Meskipun Pemerintah Provinsi berhasil menghimpun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp346 miliar—didorong oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,1 triliun—dana bebas yang siap digunakan pada APBD Perubahan adalah sebesar Rp145 miliar setelah memperhitungkan kewajiban DAK/DAU block grant, pajak rokok Kabupaten/Kota, dan utang belanja modal.

Baca juga: Dinilai Seksis, Candaan Ahmad Sahroni ke Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Berujung Viral

​Adanya defisit penutupan TPP serta tantangan fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp709 miliar, ditambah pengalihan beban gaji dan TPP untuk 4.200 tenaga P3K sepenuhnya ke APBD, memicu diperlukannya langkah efisiensi berupa penyesuaian TPP:

• ​PNS Staf dan P3K: Penyesuaian TPP sebesar 10 persen mulai Juli hingga Desember 2026.
• ​Pejabat Eselon I, II, III dan IV: Penyesuaian TPP sebesar 20 persen yang telah berjalan sejak Januari hingga Desember 2026.

​Langkah rasionalisasi ini menghasilkan efisiensi senilai Rp67 miliar. Sisa defisit sebesar Rp51 miliar akan ditutup melalui optimalisasi target PAD oleh Bapenda.

"Ini adalah opsi terbaik yang bisa kita optimalkan untuk memastikan seluruh TPP ASN dan P3K dapat terus terbayar lancar hingga bulan Desember," ungkap Gubernur, seraya menyampaikan permohonan maaf dan mengapresiasi pengertian seluruh jajaran atas kondisi fiskal daerah.

Kebijakan Penyesuaian TPP dan Transparansi Fiskal: Gubernur Sherly Minta ASN Pemprov Fokus Pada Solusi dan Dampak Bagi Masyarakat

​Selain menjelaskan kondisi keuangan, Gubernur  juga menekankan perubahan mendasar (mindset shift) dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2027. Total belanja pegawai Maluku Utara saat ini menyentuh Rp1,4 triliun atau setara 50 persen dari total APBD (Rp2,8 triliun)

​Gubernur mengingatkan bahwa anggaran daerah adalah investasi masyarakat. Oleh karena itu, OPD dituntut untuk menghadirkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.

​Dalam pengusulan program 2027, Gubernur menetapkan standar baru bagi pimpinan OPD, diantaranya:

1. ​Identifikasi masalah: Turun langsung ke lapangan mendengarkan aspirasi nelayan, petani, guru, dan masyarakat.
2. Berbasis data: Menggunakan data kuantitatif yang akurat, bukan sekadar kualitatif atau asumsi.
3. ​Berorientasi hasil: Anggaran diprioritaskan untuk OPD yang memiliki solusi konkret atas permasalahan warga.

"Anggaran itu bukan hak OPD, melainkan investasi rakyat. Tugas pemerintah dan ASN adalah menjadi jembatan yang  mengubah harapan masyarakat menjadi kenyataan," tegasnya.

Baca juga: Menko AHY dan Gubernur Sherly Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara

​Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi atas pencapaian pengelolaan administrasi keuangan daerah, di mana pembayaran gaji tepat waktu serta serapan anggaran Provinsi Maluku Utara berhasil menembus 5 besar nasional.

​Beberapa evaluasi dan penekanan khusus untuk OPD teknis antara lain:

1. ​Dinas Pertanian: Difokuskan penuh pada percepatan pembukaan dan pembangunan jalan tani guna mendukung distribusi hasil panen.
2. Dinas Perikanan: Melanjutkan perluasan bantuan armada kapal nelayan melalui skema kolaborasi dan KUR (ditargetkan 1.000 unit bantuan mesin per tahun).
3. Dinas Pendidikan: Fokus pada peningkatan kualitas mutu pendidikan serta optimalisasi pengelolaan dana BOSP dan Bosda yang mencapai Rp131 miliar per tahun.
4. Dinas Kesehatan dan OPD lainnya: Didorong untuk terus meningkatkan standar Pelayanan Minimal (SPM) dan efektivitas program kerja.

Ia mengingatkan bahwa ​sesi presentasi program kerja OPD 2027 di hadapan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda dijadwalkan akan dimulai pada Agustus 2026 setelah perampungan APBD Perubahan. (Humas/ADPIM)