Pendapatan Daerah Jakarta Tembus Rp29,29 Triliun

NTVNews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,29 triliun hingga 30 Juni 2026 atau sekitar 41 persen dari target APBD sebesar Rp71,45 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah telah mencapai Rp24,73 triliun, setara 33,30 persen dari pagu anggaran Rp74,28 triliun.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Triwulan II 2026 menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di tengah tantangan ekonomi global.

"APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta," katanya dalam konferensi pers realisasi APBD triwulan II tahun anggaran 2026 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.

Selain pendapatan dan belanja daerah, Pemprov DKI Jakarta juga mencatat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp5,82 triliun atau 58,92 persen dari target yang ditetapkan. Adapun pengeluaran pembiayaan telah mencapai Rp574,9 miliar, atau sekitar 8,17 persen dari total pagu anggaran.

Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, hingga akhir Triwulan II 2026 pemerintah telah menyelesaikan 118.161 paket pengadaan. Paket yang masih dalam proses terus dipantau agar seluruh proyek dapat diselesaikan tepat waktu.

Kinerja APBD yang positif berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tetap kuat. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, aktivitas dunia usaha, serta optimisme pelaku ekonomi.

Sektor perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Jakarta, disusul sektor jasa keuangan dan industri pengolahan.

Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 144,4 pada Juni 2026. Di saat yang sama, penjualan riil mengalami pertumbuhan 8,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pramono Anung (Pemprov DKI)

Sepanjang Triwulan II 2026, jumlah pengguna transportasi publik di Jakarta mencapai 230,8 juta penumpang, meningkat 9,70 persen secara tahunan.

Menurut Pramono, penguatan konektivitas melalui MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, dan moda transportasi lainnya menjadi salah satu strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Karena itu, kami terus memperkuat konektivitas melalui transportasi publik, menghadirkan berbagai kegiatan yang menggerakkan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara," ujarnya.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, inflasi Jakarta tetap berada dalam kondisi terkendali. Pada Juni 2026, inflasi tercatat 2,78 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan masih berada dalam rentang sasaran pemerintah.

Stabilitas tersebut didukung berbagai kebijakan pengendalian harga, mulai dari menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi barang, hingga memperkuat komunikasi publik. Jakarta juga berhasil mempertahankan posisinya sebagai tujuan investasi terbesar di Indonesia.

Realisasi investasi selama Semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun, tumbuh 23,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 17,20 persen terhadap total realisasi investasi nasional.

Untuk menjaga momentum tersebut, Pemprov DKI Jakarta terus memperbaiki iklim investasi melalui pendampingan pelaku usaha, fasilitasi proyek investasi baru, serta mendorong investasi hijau, termasuk percepatan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Pada Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jakarta turun menjadi 6,03 persen. Penurunan tersebut didukung oleh berbagai program pemerintah, seperti Program Padat Karya, program magang bagi lulusan SMA dan sederajat, pelatihan kerja reguler, hingga layanan Mobile Training Unit (MTU) yang menjangkau berbagai wilayah Jakarta.

"Kami ingin memastikan pembangunan Jakarta berlangsung secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kualitas layanan publik, dan terjaganya kesejahteraan seluruh warga," ungkapnya.

Selain memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, Pemprov DKI Jakarta juga terus melanjutkan program penempatan tenaga kerja ke berbagai negara. Pramono menyebut kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya akan terus diperkuat agar tenaga kerja asal Jakarta memiliki daya saing global.

Menurutnya, peningkatan kemampuan bahasa asing dan kompetensi menjadi fokus utama dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional.