Dibutuhkan Biaya Rp6 Miliar untuk Bangun Ulang JPO Tendean

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo memperkirakan pembangunan ulang jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, membutuhkan biaya sekitar Rp5 miliar sampai Rp6 miliar.

Saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026, Heru menyampaikan Pemprov DKI Jakarta tengah mencari sumber pendanaan alternatif untuk proyek tersebut. Salah satu skema yang akan diupayakan adalah melalui Koefisien Lantai Bangunan (KLB) agar pembiayaan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pembiayaan dicarikan dari luar. Mungkin dari KLB ya. Anggarannya mau kita hitung dulu. Tapi (perkiraan) mungkin sekitar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar," katanya.

Skema kompensasi KLB merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada pengembang untuk memperoleh izin membangun gedung dengan luas atau ketinggian tertentu. Sebagai kompensasi, pengembang wajib menyediakan fasilitas publik.

Baca Juga: Pemprov DKI Cari Skema Pendanaan untuk Bangun Kembali JPO Tendean

Heru mengatakan, sambil menunggu proses pembangunan ulang JPO selesai, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyiapkan fasilitas penyeberangan sementara.

Alternatif yang disiapkan berupa pembangunan zebra cross atau pelican crossing sebagai jalur bagi pejalan kaki yang melintas di kawasan tersebut.

Menurut Heru, pembangunan kembali JPO Tendean membutuhkan waktu yang cukup panjang. Meski begitu, ia berharap proses pembangunan dapat segera dimulai dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi sementara setelah insiden yang terjadi pada JPO Tendean, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Pekan Depan Pramono Rapat Khusus Soal JPO Tendean, Perusahaan Bakal Dituntut?

Pramono menyebut penggunaan zebra cross menjadi salah satu opsi jangka pendek karena kebutuhan fasilitas penyeberangan bagi masyarakat harus segera dipenuhi.

Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap menjalankan rencana jangka panjang untuk membangun kembali JPO Tendean.

Pramono menjelaskan pemerintah akan membahas skema pembiayaan pembangunan JPO tersebut, baik melalui APBD maupun sumber pendanaan alternatif seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan hak penamaan.

“Sekarang kita lakukan dan minggu depan ini kami rapatkan segera kami putuskan. Karena itu nggak bisa ditunda-tunda, itu adalah JPO yang sangat-sangat strategis,” kata Pramono.

(Sumber: Antara)