Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025. ANTARA/Imamatul Silfia/am. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha di sektor meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event, dan multievent yang nilainya mencapai hampir Rp400 miliar dan belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun.
Purbaya menegaskan pemerintah akan memeriksa kembali posisi penanganan persoalan tersebut guna memastikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
"Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga. Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan," ujar dia di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.
Menkeu berkomitmen untuk menindaklanjuti masalah itu. ”Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan,” ujar dia.
Sebelumnya, para pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan keterlambatan pembayaran atas penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintah.
Baca Juga: Pramono Percepat Lelang Proyek Jakarta untuk Hindari Dana Mengendap
Mereka menyebut sejumlah kegiatan, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, telah selesai dilaksanakan namun pembayarannya belum diterima hingga kini, atau sudah sekitar empat tahun tertunda.
Kondisi tersebut dinilai membuat iklim usaha menjadi kurang kondusif.
Ketua Umum DPP INCCA Iqbal Alan Abdullah menyampaikan bahwa terdapat utang sekitar Rp340 miliar dari PON Papua yang belum dibayarkan kepada pelaku usaha, yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah seperti penyedia katering, kontraktor pameran, transportasi, serta penyelenggara pembukaan dan penutupan acara.
Selain itu, masih ada pula utang sebesar Rp58 miliar dari kegiatan Perpanas XVII Tahun 2021 di Papua, sehingga total tunggakan hampir mencapai Rp400 miliar.
Menurut Iqbal, keterlambatan pembayaran itu memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan usaha para anggota mereka yang bergantung pada arus kas jangka pendek untuk kegiatan operasional.
Baca Juga: Purbaya Siapkan Rp20 Triliun untuk Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan
Maka dari itu, ia berharap Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya segera menindaklanjuti penyelesaian pembayaran kepada para vendor.
"Ini supaya anggota kami ini bisa bergerak kembali, dan roda bisnis secara nasional juga bisa berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,” kata Iqbal.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah memperbaiki sistem pembayaran proyek-proyek MICE, event, dan multievent dengan memberikan uang muka dan pembayaran bertahap hingga kegiatan selesai dilaksanakan.
Ia menilai sistem saat ini, di mana pembayaran dilakukan 100 persen setelah kegiatan selesai, menjadi beban berat bagi pelaku usaha.
"Kami juga berharap pemerintah juga bisa memberikan kemudahan kredit perbankan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan atau event yang dibiayai APBN/APBD/BUMN/BUMD dengan jaminan invoice atau SPK sebesar 50-60 persen seperti di negara lain misalnya di Singapura dan Australia," ujar Iqbal.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
