Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebagai bagian dari janji Presiden, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola dan sistem teknologi di lembaga tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah menyiapkan dana senilai Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
“Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.
Baca Juga: Anak Purbaya Sindir Mahasiswa: Jangan Kaget, yang Dulu Demo Bisa Jadi Tersangka Korupsi
Meski anggaran telah disiapkan, Purbaya berharap BPJS Kesehatan melakukan perbaikan tata kelola untuk mencegah kebocoran dana, salah satunya dengan mengevaluasi sejumlah aturan yang dinilai sudah tidak relevan.
Sebagai contoh, ia menyebut ada aturan dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah seharusnya direvisi mengingat masa pandemi COVID-19 telah berakhir.
“Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan, evaluasi kebijakan perlu dilakukan dengan melibatkan para ahli di bidang kesehatan agar hasilnya tetap mempertimbangkan kebutuhan layanan medis.
Baca Juga: Bank Indonesia Optimistis Inflasi Tetap Terkendali hingga 2026
Selain itu, Purbaya juga meminta BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan sistem teknologi informasi (IT) yang dimiliki. Ia menuturkan, BPJS Kesehatan memiliki sekitar 200 tenaga di bidang IT.
“Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (akal imitasi),” tambahnya.
Menurut Purbaya, sistem yang terintegrasi dapat membantu mendeteksi berbagai permasalahan layanan kesehatan secara efektif, termasuk dalam proses klaim yang bermasalah.
“Itu patut diinvestigasi. Yang begitu akan diselesaikan dengan cepat. Jadi, saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia,” jelasnya.
Baca Juga: Hujan Lebat Disertai Angin Kencang dan Petir Landa Jakarta
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan sanksi bila BPJS Kesehatan belum mampu memenuhi mandat yang telah ditetapkan. Namun, ia berharap lembaga tersebut dapat menyelesaikan tanggung jawabnya mengingat besarnya manfaat layanan BPJS bagi masyarakat.
“Saya lihat orang-orang yang nggak mampu bisa melakukan operasi yang mahal, saya sampai kaget dengarnya. Tapi kalau bagus, ya kita jalani, kenapa nggak,” tuturnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
