Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat pengawasan jalur kepabeanan dan cukai dalam waktu tiga bulan, guna meningkatkan efektivitas pemantauan dan penerimaan negara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) guna memperkuat pengawasan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam tiga bulan ke depan.
Usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pusat DJBC Kementerian Keuangan, Rabu, 22 Oktober 2025 pagi, Purbaya menilai sistem pengawasan yang dimiliki saat ini belum sepenuhnya optimal dalam memantau praktik-praktik ilegal.
Baca Juga: Purbaya Soal Impor Balpres: Saya Rugi Ngeluarin Ongkos Musnahin Barang
“Sebenarnya sudah cukup bagus, tapi belum ke level di mana saya bisa secara daring di situ saja memonitor kapal underinvoicing. Belum sampai sana karena AI-nya belum dikembangkan. Dalam tiga bulan ke depan kami akan kembangkan sistem AI yang lebih siap di Bea Cukai,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu.
Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari tinjauannya terhadap Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu. Sehari sebelumnya, Selasa, 21 Oktober 2025, Purbaya menyatakan ingin menjadikan LNSW sebagai pusat intelijen berbasis teknologi informasi (IT) untuk mengawasi aktivitas ekspor dan impor.
Dalam konteks itu, LNSW akan berfungsi sebagai think tank yang memberikan rekomendasi berbasis riset terhadap aktivitas perdagangan. Untuk memperkuat fungsi tersebut, Purbaya berencana menyiapkan sepuluh ahli dari berbagai bidang guna menganalisis potensi kebocoran penerimaan.
“Ini kelanjutannya. Saya akan perkuat semua, LNSW, bea cukai, dan nanti juga pajak. Pada dasarnya, kami akan perkuat sistem penerimaan kita dari ujung ke ujung,” ujarnya.
Baca Juga: Shin Tae-yong: Hati Saya Tetap di Indonesia
Purbaya optimistis sistem AI yang terintegrasi dengan data dari berbagai instansi di bawah Kemenkeu akan meningkatkan efisiensi penerimaan negara.
“Kalau sampai sistem betul-betul terintegrasi, dalam beberapa bulan ke depan harusnya penerimaan bea cukai akan lebih efisien daripada sekarang,” kata Purbaya lagi.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp221,3 triliun hingga 30 September 2025, atau 73,4 persen dari target APBN 2025. Capaian ini didorong oleh kenaikan penerimaan bea keluar dan cukai.
Penerimaan cukai tercatat sebesar Rp163,3 triliun atau 66,9 persen dari target APBN. Meskipun produksi Cukai Hasil Tembakau (CHT) turun 2,9 persen, penerimaan cukai tetap tumbuh 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Kunjungan Presiden Afsel Ramaphosa ke Jakarta Bahas Investasi dan Hubungan Bilateral
Sementara penerimaan bea keluar mencapai Rp21,4 triliun atau 477,8 persen dari target APBN, naik 74,8 persen secara tahunan. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga minyak kelapa sawit (CPO), volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga.
Adapun penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp36,6 triliun atau 69,2 persen dari target APBN, mengalami kontraksi 4,6 persen dibandingkan tahun lalu akibat penurunan tarif bea masuk pada sejumlah komoditas pangan serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang menurunkan tarif impor.
(Sumber: Antara)