Kementrans dan Kemensos Akan Hadirkan Sekolah Rakyat di Kawasan Transmigrasi

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Sosial sepakat memperkuat sinergi program melalui rencana pendirian Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi. 

Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi keluarga tidak mampu, terutama di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar).

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat. Ini yang dibutuhkan masyarakat kita di kawasan transmigrasi, terutama di Papua yang angka kemiskinannya masih tinggi,” kata Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman dalam keterangan resminya, Jumat 8 Agustus 2025.

Mentrans menilai konsep boarding school dalam Sekolah Rakyat sangat tepat untuk kawasan transmigrasi, terutama di Papua. 

Baca juga: Mentrans Iftitah Gandeng Kampus UIII Libatkan Peneliti Internasional di Kawasan Transmigrasi

Hal ini menjawab fenomena rendahnya daya serap pendidikan di daerah tersebut. 

“Kami tengah menyiapkan pilot project Sekolah Rakyat di Papua Pegunungan, khususnya Wamena dan Yahukimo, serta menjajaki potensi pengembangan di Sumba Timur,” jelasnya.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif negara untuk memuliakan rakyat miskin. 

Mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistka (BPS), masih ada sekitar 3 juta anak Indonesia yang belum menerima pendidikan secara optimal, sehingga Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret.

“Presiden memberi arahan agar negara membuka akses seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang optimal,” terangnya

Saat ini, sudah ada 63 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Per 15 Agustus 2025, ditargetkan mencapai 100 sekolah dan 159 sekolah pada awal September, dengan total daya tampung lebih dari 15.000 siswa.  

Setiap peserta didik akan mendapatkan makan bergizi tiga kali sehari dan menjalani asesmen untuk medeteksi bakat anak dalam waktu singkat dengan teknologi berbasis AI.

Baca juga: Warga Konawe Utara Hibahkan 1.000 Hektare Lahan untuk Program Transmigrasi

Sebagai informasi,  transmigrasi saat ini tidak lagi hanya soal pemindahan penduduk, melainkan melakukan transformasi di kawasan transmigrasi berbasis ekonomi dan investasi. 

Kementerian Transmigrasi tengah bekerja sama dengan investor seperti PT MSM yang mengembangkan industri tebu hingga 16 ribu hektare untuk pangan dan energi. 

Proyek ini berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan akan didukung program pendidikan seperti Sekolah Rakyat.

“Tenaga kerja sudah ada, tinggal kita siapkan pendidikan dan keterampilannya. Ini bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi yang lengkap di kawasan transmigrasi,” tandasnya.