Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan alasan pemerintah mulai menerapkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan alasan pemerintah mulai menerapkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri.
Bendahara Negara itu menegaskan kebijakan itu bertujuan menciptakan persaingan usaha yang adil antara pedagang konvensional dan pedagang online.
Dia mencontohkan pembelian tisu di gerai konvensional yang selama ini sudah dikenakan PPN. Namun, ketika produk serupa dibeli melalui platform online, transaksi tersebut sebelumnya belum dikenakan pajak yang sama.
"Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPNnya. Sehingga menjadi tidak level playing field," ucap Suahasil dalam konferensi pers, Jumat 13 November 2026.
Baca juga: Setoran Pajak Masih Kurang Rp500 T, Menkeu: Saya Mohon Dukungan Masyarakat
Menurutnya, perbedaan perlakuan tersebut membuat pedagang konvensional dan pedagang online tidak berada dalam posisi persaingan yang setara.
Ia pun menegaskan esensi kebijakan tersebut adalah memperbaiki kesetaraan antara perdagangan konvensional dan digital.
Kendati demikian, Suahasil menyebut tingkat pajak untuk transaksi online lebih kecil dibandingkan perdagangan konvensional.
"Pengenaan pajak PMSE adalah untuk memperbaiki level playing field ini, meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil. Jadi menjaga level playing field ini, esensi dari PMSE yang sedang dimulai diterapkan ini," bebernya.
Suahasil menyampaikan pemerintah akan melaporkan angka penerimaan tersebut pada bulan depan.
Baca juga: APBN Tekor Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Menkeu Suahasil Pastikan Masih On Track
Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp514 Triliun
Di sisi lain, Suahasil menyampaikan bahwa pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026.
Bendahara Negara itu menyebut setoran tersebut dibutuhkan untuk mengejar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau setara 76,2 persen dari target sebesar Rp2.357,7 triliun.
"Masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan teman-teman pajak," ucap Suahasil.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
