Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Sosial bersama Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan program pembangunan Sekolah Rakyat yang akan difokuskan di kawasan transmigrasi. Inisiatif ini ditargetkan mulai berjalan pada awal tahun 2026.
“Ada sesuatu yang baru yang jadi harapan kita semua, yakni mendirikan Sekolah Rakyat di daerah-daerah transmigrasi. Kami mulai dalami dan identifikasi,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menerima kunjungan kerja Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal, serta masuk dalam kategori Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Saifullah menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan penguatan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal, yang juga menjadi fokus dukungan dari Menteri Transmigrasi.
“BPS mencatat ada lebih dari 3 juta anak usia sekolah yang belum sekolah, tidak sekolah, atau berpotensi putus sekolah termasuk di 3T. Mereka sering kali tidak terdengar dan tidak terlihat. Presiden ingin kita menoleh pada anak-anak seperti ini,” katanya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi M. Iftitah menyampaikan bahwa kementeriannya mendukung penuh rencana tersebut dan akan segera mengidentifikasi titik-titik awal pelaksanaan program di kawasan transmigrasi.
Wilayah yang tengah dipersiapkan untuk menjadi lokasi awal pelaksanaan antara lain Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Iftitah juga menjelaskan bahwa arah pembangunan kawasan transmigrasi kini ditujukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang kerja. Dalam kerangka tersebut, pendidikan menjadi fondasi penting agar masyarakat bisa berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
“Sekolah Rakyat akan sangat relevan bagi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Dengan kolaborasi antarkementerian, efektivitas program akan meningkat, dan pembangunan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” ucap Iftitah.
(Sumber: Antara)