Jabar Puncaki Daftar Penerima Bansos yang Main Judi Online, Transaksi Capai Rp199 M

Ntvnews.id,

  Jakarta - Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) terbanyak yang terindikasi bermain judi online selama paruh pertama tahun 2025.

“Jawa Barat ada 49.431 orang pemain judi online dengan transaksi senilai Rp199 miliar,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menggelar pertemuan terbatas dengan Ketua PPATK di Jakarta, Kamis.

Mensos Saifullah Yusuf juga memaparkan data dari provinsi lainnya. Di Jawa Tengah, tercatat sebanyak 18.363 penerima bansos yang terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp83 miliar, sedangkan di Jawa Timur ada 9.771 penerima bansos yang bermain judi online dengan nominal transaksi sebesar Rp53 miliar.

Provinsi lainnya antara lain Jakarta dengan 7.717 orang dan nilai transaksi Rp36 miliar, Banten sebanyak 5.317 orang dengan transaksi Rp25 miliar, serta Lampung dengan 5.039 orang dan nilai Rp18 miliar.

Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor menduduki peringkat teratas dengan 5.497 orang dan transaksi Rp22 miliar, disusul Kota Surabaya dengan 1.816 orang serta transaksi Rp9 miliar, dan Jakarta Pusat yang memiliki 1.754 orang dengan transaksi Rp9 miliar.

Secara total, hasil penelusuran rekening penerima bansos oleh PPATK menemukan sebanyak 132.557 penerima bansos yang melakukan transaksi judi online pada semester pertama 2025, dengan nilai keseluruhan transaksi mencapai Rp542,5 miliar.

Transaksi judi online tersebut sebagian besar dilakukan melalui dompet digital Dana sebanyak 303.124 kali, diikuti oleh transaksi melalui bank BCA (52.727 kali), BRI (12.993 kali), BNI (4.320 kali), dan Mandiri (2.788 kali).

“Ini menunjukkan pola yang perlu kita waspadai. Kita ingin bantuannya tepat sasaran, bukan diselewengkan untuk judi,” tegas Mensos Saifullah Yusuf yang didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

Kementerian Sosial saat ini tengah melakukan proses verifikasi dan pencocokan data lanjutan terhadap rekening penerima manfaat, agar bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako dapat benar-benar sampai ke tangan yang berhak serta digunakan sesuai tujuan utama pengentasan kemiskinan.

“Sisa ada 375 ribu-an, ya, mereka masih menerima bansos triwulan pertama dan kedua, tetapi dengan adanya temuan PPATK maka akan kita evaluasi apakah mereka masih layak untuk penyaluran triwulan ketiga nanti,” pungkas Mensos Saifullah Yusuf.

(Sumber: Antara)