Menko Muhaimin Iskandar (Dokumentasi)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional harus didukung dengan penyempurnaan regulasi secara menyeluruh dan politik anggaran yang semakin berpihak kepada kebutuhan nyata masyarakat.
Menurut Menko Muhaimin, arah baru pembangunan ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto harus menjadi momentum untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan pemerataan dan keadilan sosial.
"Selama sekitar 25 tahun terakhir kita bekerja keras mengejar pertumbuhan ekonomi. Berbagai regulasi juga dibangun untuk mendukung pertumbuhan. Namun, kita juga harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghadirkan pemerataan dan keadilan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Menko Muhaimin, 25 Juli 2026.
Ia menilai, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan penyempurnaan regulasi agar cita-cita kedaulatan ekonomi dapat diwujudkan secara lebih efektif.
Menurutnya, terdapat sekitar 108 undang-undang yang perlu ditinjau dan diselaraskan, mulai dari sektor kehutanan, mineral dan batu bara, keuangan negara, hingga agraria, agar selaras dengan arah pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional.
"Undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen untuk terus mewujudkan negeri ini kaya dan harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Kesungguhan inilah yang membawa kita semua hari ini pada satu kesimpulan, arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti," ucap Menko Muhaimin.
Menko Muhaimin juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi tata kelola yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memastikan manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat.
“Inilah yang menjadi komitmen kesungguhan kita untuk kita tindaklanjuti dengan menyempurnakan semua langkah-langkah sebagai bagian dari penyempurnaan arah kemanusiaan ekonomi kita,” ujarnya.
Selain pembenahan regulasi, Menko Muhaimin menekankan pentingnya memperkuat politik anggaran agar belanja negara semakin efektif menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kapasitas APBN harus diikuti dengan kebijakan yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, terutama melalui pembangunan infrastruktur dasar, perluasan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
"Dalam tahun ini insha Allah lima ribu jembatan yang akan dibangun untuk memberi jalan keluar bagi masalah yang paling konkret di depan mata kita. Itu contoh politik anggaran yang benar-benar bisa langsung dinikmati," kata Menko Muhaimin.
Ia menegaskan bahwa perubahan paradigma pembangunan ekonomi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga lebih inklusif, adil, dan berpihak kepada masyarakat.
"Bapak Presiden, kami siap menjadi bagian utama untuk terwujudnya politik anggaran yang benar-benar bisa dinikmati langsung oleh seluruh rakyat Indonesia,” jelas Menko Muhaimin.
“Kami mengajak seluruh kekuatan untuk tidak lagi dibuai oleh kekuatan pasar yang kadang kita lupa bahwa tujuan utamanya adalah segera menghadirkan kesejahteraan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
