Kemenko PM Pastikan Sekolah Rakyat di Kupang Siap Beroperasi, Perluas Akses Pendidikan bagi Keluarga Miskin

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memastikan Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, siap beroperasi pada TA 2025/2026, yaitu 14 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Untuk memastikan kesiapan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Kupang. 

Peninjauan dilakukan terhadap ruang kelas, asrama, ruang makan, serta berbagai fasilitas penunjang guna memastikan seluruh sarana dan prasarana siap mendukung proses belajar mengajar.

Berdasarkan hasil peninjauan menunjukkan pembangunan telah memasuki tahap akhir. Progres pembangunan gedung Sekolah Dasar telah mencapai 98,68 persen, gedung Sekolah Menengah Atas 98,14 persen, dan gedung Sekolah Menengah Pertama 87,92 persen.

"Pembangunan yang telah mencapai lebih dari 90 persen merupakan capaian yang sangat baik. Kita berharap seluruh pekerjaan dapat segera diselesaikan sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga Sekolah Rakyat dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Abdul Haris di Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dikutip 12 Juli 2026.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang merupakan satu-satunya Sekolah Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan di Sekolah Rakyat Rintisan yang berlokasi di Sentra Efata milik Kementerian Sosial di Kabupaten Kupang. 

Nantinya kehadiran gedung permanen diharapkan semakin meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat. Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Kupang memiliki kapasitas hingga 1.080 peserta didik. 

Hingga saat ini, jumlah siswa yang terdaftar baru mencapai 390 orang, sehingga masih tersedia kuota yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sementara itu, pada Tahun Ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) akan mulai diikuti oleh 100 peserta didik.

Abdul Haris menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. 

Melalui sistem pendidikan berasrama yang terpadu, para siswa tidak hanya mendapatkan layanan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, pemenuhan kebutuhan dasar, serta lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi mereka.

Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan tenaga pendidik, pengelolaan asrama, layanan kesehatan, penyediaan konsumsi, hingga sistem pendampingan siswa agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan secara berkelanjutan dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Melalui peninjauan ini, Kemenko PM memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target sehingga Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang siap beroperasi sebagai pusat pendidikan yang inklusif dan berkualitas. 

Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pemberdayaan sumber daya manusia sejak usia sekolah.